![Ardiansyah Sulaiman](https://suarakutim.com/wp-content/uploads/2023/10/IMG-20231022-WA0020-640x360.jpg)
SuaraKutim.com, Sangatta – Peringatan Hari Santri Nasional ke-9 tahun 2023 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berjalan cukup hidmat dan meriah, dengan menghadirkan ribuan santri yang menjadi peserta upacara.
Tidak hanya menjadi sebuah peringatan, namun melalui hari santri nasional menjadi momentum penting dalam upaya peningkatan dan penyetaraan hak para santri, khususnya dalam penyetaraan mengenyam pendidikan formal.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah Kutim tidak pernah membedakan hak semua warga, termasuk santri dalam mengenyam pendidikan formal. Meski sebagian lembaga pendidikan atau pondok pesantren lebih fokus dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan non formal bagi santrinya. namun melalui program terobosan “Cap Jempol” yang dihadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, menjadi titik terang bahwa santri juga bisa mendapatkan hak-haknya dalam pendidikan formal.
“Alhamdulillah secara formal program cap Jempol telah kami laksanakan, sudah merambah ke semua pondok-pondok di Kutim,” ungkapnya pada Hari Santri Nasional, di Halaman Kantor Bupati Kutim, Minggu (22/10/2023).
Lanjutnya, melalui program Cap Jempol, para peserta pendidikan non formal mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ijazah formal yang diakui pemerintah. Tentunya ini menjadi angin segar sebuah pengakuan resmi dari pemerintah bagi para santri yang selama ini hanya menerima pendidikan non formal di pesantren atau sekolah.
“Mereka yang (bersekolah, red) non formal di pondok atau sekolahnya kita siapkan untuk formalnya dengan menyiapkan fasilitas untuk mereka mendapatkan ijazah formal,” kata Adriansyah.
Lebih jauh Ardiansyah mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah Kutim dalam upaya peningkatan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, merupakan salah satu prioritas utama. Tidak hanya dalam pendidikan formal, juga termasuk upaya peningkatan kualitas pendidikan non formal, khususnya di pondok pesantren dan sekolah yang berbasis keagamaan.
“Tentunya melalui program (Cap Jempol, red) ini, pemerintah ingin memastikan bahwa peserta memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan mereka. Seperti biasa pemerintah memberikan semangat untuk mereka berupa pembantuan-pembantuan sesuai prosedur yang ada,” pungkasnya.(Red/SK-02/Adv)