SuaraKutim.com, Sangatta – Meskipun beban pembiayaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024 mendatang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pemerintah pusat tetap meminta dukungan kepada pemerintah daerah dalam persiapan maupun pasca pemilihan, baik berupa dukungan kegiatan maupun pembiayaan kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan daerah, termasuk dukungan fasilitas tempat, sarana dan prasarana, termasuk dukungan aparatur.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangspol) Kutai Timur, Muhammad Basuni saat menyampaikan laporan pada kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan seKutai Timur, bertempat di Hotel Royal Viktoria Sangatta, Senin (20/11/2023)
Dikatakan, Pemerintah Daerah Kutim telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang melalui APBD Perubahan 2023 sebesar 40 Persen dan anggaran murni tahun 2024 sebesar 60 persen, dengan pola shering antara pemerintah daerah dan pemerintah Proviinsi Kaltim.
“Pemerintah Kutim juga mengalokasikan biaya pengamanan pemilu, karena memang untuk biaya pengamanan pemilu dibebankan sepenuhnya kepada anggaran pemerintah kabupaten dan kota. Pemkab Kutim juga sudah mengalokasikan dana pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan kepada semua petugas KPPS yang akan bertugas di setiap TPS, terimakasih Bapak Bupati,” ujar Basuni dihadapan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, unsur Forkopimda dan Forkopimcam Kutim, KPU, Bawaslu, serta tamu undangan.
Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan bisa dilakukan identifikasi apa saja permasalahan berserta potensi permasalahan yang bisa timbul nantinya dalam melaksanakan rangkaian Pemilu Serentak 2024 dan Pilpres 2024. Sehingga diharapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 bisa berjalan aman, damai dan tanpa kendala berarti, khususnya di Kabupaten Kutai Timur.(Red/SK-01/Adv)
