SUARAKUTIM.COM, Bali – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Penerapan Kode Rekening Belanja dalam Proses Penganggaran yang diikuti ratusan orang staf pengelola kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seKutai Timur.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Platinum Bali ini berlangsung selama 3 (tiga) hari, sejak tanggal 3-5 Juni 2024, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi yang ditandai dengan pemukulan gong dan penyematan tanda peserta. Turut hadir Asisten Administarasi Umum (Admum) Sudirman Latif, Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor, Kepala Dinas Perikanan Kutim Yuliansyah.
Dalam laporannya Kepala BPKAD Kutai Timur, Ade Achmad Yulkafilah menyebutkan jika terdapat permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan khususnya belanja daerah yaitu akuntansi pengelolaan keuangan pada sektor belanja.
“Pertanyaannya, sudah tepatkah kita dalam menempatkan kode rekening sesuai dengan belanja yang akan direncanakan ? Nah hal itu menjadi sebuah pertanyaan yang selalu kita hadapi pada saat pemeriksaan,” ucap Ade.
Lanjut Ade, masih banyak ketidaksesuaian yang kita hadapi antara belanja dengan kode rekening yang dianggarkan. Ini mengartikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan secara umum masih rendah.
“Solusi untuk ini adalah dengan demikian intens melakukan pembinaan pengelolaan keuangan dan melakukan peningkatan kapasitas aparat pengelola keuangan daerah,” jelasnya.
Lebih jauh Ade berharap, bimbingan teknis yang diikuti 285 orang staf pengelola kegiatan SKPD Kutim ini dapat meningkatkan pemahaman dalam proses penyusunan dan penginputan kode rekening kegiatan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.
“Saya apresiasi keikutsertaan para pengelola kegiatan SKPD dalam kegiatan Bimtek ini dan kami berharap kegiatan ini ini dapat meningkatkan pemahaman dalam proses penyusunan dan pengiputan kode rekening kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kutai Timur,” pungkasnya.(Red-SK/ADV)
