SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan meminta perlunya ada transparansi dan efektivitas yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kutai Timur.
Hal ini disampaikan Novel, menyusul data terbaru dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim yang menunjukkan angka kemiskinan ekstrem di Kutai Timur mencapai 0,3 persen pada pertengahan tahun 2024. Targetnya, angka ini akan menurun pada bulan Desember mendatang.
Dengan sekitar 5.000 warga Kutim yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem menurut data dari Dinas Sosial, Novel mengingatkan pentingnya tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat miskin mendapatkan bantuan yang sesuai dan efektif. Tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi juga memastikan program penanggulangan kemiskinan benar-benar terarah dan tepat sasaran,” tegas Novel Paembonan.
Lanjut legislator Partai Gerindra ini, pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah harus lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai program-program yang ada, nilai anggaran yang dialokasikan, serta kemajuan pelaksanaannya.
“Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas mengenai program-program yang ada, nilai anggaran, serta progres pelaksanaannya. Semua harus memiliki indikator yang jelas untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang berhak menerima,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya evaluasi yang ketat terhadap efektivitas program-program tersebut. Menurutnya, tidak ada gunanya jika bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran atau hanya digunakan sebagai alasan tanpa memberikan dampak yang signifikan.
“Pemerintah perlu memastikan, setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada warga miskin di Kutim,” tambah Novel.
Dirinya berharap, pemerintah dapat mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan dan melakukan upaya nyata untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Kutai Timur. Ia juga menegaskan bahwa transparansi dan efektivitas adalah kunci agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap pemerintah dapat menuntaskan masalah kemiskinan dengan cara yang transparan dan efektif, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.(Red-SK/ADV)
