SANGATTA,Suara Kutim.com (21/7)
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi membantah dikatakan DPRD tidak pro terhada[ upaya peningkatan mutu kesehatan masyarakat terlebih dikatakan minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan Kutim dan RSUD Kudungga Sangatta akibat pemangkasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim.
Hal itu dikemukakan Mahyunadi belum lama ini menanggapi hutang Dinas Kesehatan Kutim sebesar Rp8 miliar untuk program Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Kepada wartawan, Mahyunadi menyebutkan selama ini Banggar selalu mengesahkan sesuai ajuan anggaran yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daeah (TAPD) Kutim. : “jika terjadi pengurangan anggaran atau minimnya anggaran yang dialokasikan, Dinkes Kutim bisa menanyakan langsung kepada tim anggaran Pemkab Kutim,” tegas Mahunadi.
Diakui selama ini DPRD Kutim selalu meminta Diskes Kutim presentasi terkait permasalahan Jamkesda beserta penganggarannya. Sehingga bisa menghitung-hitung alokasi anggaran yang pas untuk Jamkesda termasuk alokasi anggaran program-program kesehatan lainnya.
Mahyunadi menegaskan DPRD Kutim akan mendukung penuh kepada seluruh SKPD khususnya Dinas Kesehatan dengan akan mengalokasikan anggaran minimal 10 persen dari APBD Kutim sepanjang anggaran yang dialokasikan jelas peruntukannya sehingga tepat sasaran.
Sebelumnya, Kadis Kesehatan Dr Aisyah menyebutkan selama ini anggaran untuk Puskesmas masih minim termasuk utang pada sejumlah rumah sakit terkait program Jamkesda sebesar Rp8 M yang belum terbayarkan karena kurangnya anggaran.(SK-02/SK-03/SK-011)
