Beranda politik DPRD Kutim APBD Kutim Diproyeksi Turun, Asti Mazar Ingatkan Pemerintah Cermat Ajukan MYC

APBD Kutim Diproyeksi Turun, Asti Mazar Ingatkan Pemerintah Cermat Ajukan MYC

0
Asti Mazar, Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur

Loading

SUARAKUTIM.COM, SANGATTA — Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Golkar, Asti Mazar, memberi perhatian serius terhadap rencana pemerintah daerah yang mengusulkan program multi years contract (MYC) di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung program strategis, namun perhitungan fiskal harus menjadi pertimbangan utama.

“Apalagi APBD 2026 itu akan turun… menjadi 4,8 triliun,” ujarnya.

Asti mengatakan setiap usulan pemerintah, termasuk MYC, pada prinsipnya memiliki orientasi baik jika diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Namun ia mengingatkan agar program tersebut tidak menimbulkan beban keuangan di masa mendatang yang tidak mampu ditanggung APBD.

“DPRD pasti mendukung, tetapi catatannya melihat kemampuan keuangan daerah kita,” tegasnya.

Ia menilai bahwa MYC dapat menjadi solusi percepatan pembangunan, tetapi harus direncanakan secara realistis.

Menurutnya, DPRD bersama OPD dan TAPD perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat, risiko, hingga prioritas program.

“Pembahasan detail itu penting supaya tidak ada hal yang luput dari pengawasan,” tambahnya.

Asti juga meminta pemerintah memastikan bahwa setiap program jangka panjang benar-benar menyentuh kebutuhan publik.

Ia percaya bahwa efisiensi penggunaan anggaran menjadi kunci pada kondisi fiskal yang menurun.

“Kalau memang baik dan mampu, silakan saja,” katanya.

Menurutnya, penurunan APBD 2026 harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan proyek-proyek besar.

Ia menegaskan bahwa komitmen multiyears tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar atau kebutuhan mendesak lainnya.

Asti memastikan DPRD Kutim akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal, agar kebijakan MYC tetap memperhatikan keseimbangan fiskal daerah dan manfaatnya bagi masyarakat luas.(Red-SK/ADV).