SUARAKUTIM.COM, SANGATTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, David Rante, menilai infrastruktur pendukung sektor pertanian di daerah ini masih belum optimal. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar semua pihak dalam pengembangan ekonomi non-tambang.
“Kita akui masih banyak yang harus dibenahi,” ujarnya.
David mengatakan bahwa jalan produksi, irigasi, dan sarana pendukung lainnya belum merata. Kondisi ini membuat petani kesulitan mendistribusikan hasil panen secara efisien.
“Kalau aksesnya tidak bagus, biaya produksi meningkat,” tuturnya.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan dan perlindungan petani. Anggaran juga harus diarahkan lebih banyak untuk sektor produktif.
“Jangan sampai program besar tidak ditopang fasilitas yang memadai,” tambahnya.
Ia menilai visi Kepala Daerah Kutai Timur yang menempatkan ekonomi sebagai fokus pembangunan sudah tepat. Tinggal bagaimana pemerintah dan legislatif di DPRD bisa memastikan bahwa kebijakan tersebut diikuti dengan realisasi di lapangan.
“Kita harus sinkron dengan program pusat,” jelasnya.
David menekankan bahwa perbaikan infrastruktur tentunya akan mendorong peningkatan produksi dan daya saing. Selain itu, petani dipastikan bisa melakukan kegiatan usaha lebih aman dan efisien.
“Keuntungannya pasti akan dirasakan langsung oleh petani,” katanya.
Komisi B DPRD Kutai Timur disebutnya akan mengawal agar anggaran infrastruktur pertanian tidak dipangkas.
“Ini kepentingan masyarakat luas, jadi harus jadi prioritas,” pungkasnya.(Red-SK/ADV/*)
