SUARAKUTIM.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diperkirakan menghadapi tantangan berat pada tahun anggaran 2025 setelah muncul informasi bahwa APBD akan mengalami penurunan drastis hingga 48 persen.
Anggota DPRD Kutim Fraksi Partai Golkar, Kari Palimbong, membenarkan bahwa isu tersebut tengah menjadi perhatian serius DPRD.
“Isunya memang begitu, APBD kita tahun depan kemungkinan turun hampir separuh,” ujarnya.
Kari menjelaskan bahwa DPRD telah menggelar sejumlah rapat dengan berbagai SKPD untuk menyesuaikan program kerja dengan kondisi anggaran terbaru.
Ia memastikan seluruh SKPD telah menerima pembagian porsi anggaran yang lebih kecil dari tahun sebelumnya.
“Kami sudah hearing dengan SKPD, dan sekarang tinggal memilah mana program yang benar-benar prioritas,” katanya.
Menurut Kari, pemerintah wajib mengutamakan kebutuhan mendesak dan memangkas program yang tidak mendukung pelayanan dasar.
“Yang tidak prioritas mungkin harus ditunda dulu. Kita harus realistis dengan kemampuan fiskal,” tegasnya.
Penurunan anggaran diperkirakan berdampak pada sejumlah pembangunan infrastruktur, terutama yang membutuhkan pembiayaan besar.
Kari menilai tahun 2025 akan menjadi masa penyesuaian paling signifikan bagi Kutai Timur dalam satu dekade terakhir.
Meski begitu, DPRD memastikan akan mengawal penyusunan anggaran agar tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi belanja daerah.
Kari menekankan bahwa masyarakat perlu memahami situasi fiskal yang sedang terjadi.
“Harapannya, meski anggaran turun, pelayanan dasar tetap harus dijaga. Ini komitmen yang tidak bisa ditawar,” tutup Kari.(Red-SK/ADV).
