Ayo, Selamatkan Pesisir Kutim

SANGATTA,Suara Kutim.com (11/11)

Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes serta Dinas Pariwisata Kutim diharapkan Agusriansyah Ridwan – anggota DPRD Kutim bisa berkabolarasi dalam penyelamatan sekaligus pemanfaatan kawasan pantai Kutai Timur.
Menurutnya kebersamaan sejumlah SKPD Kutim akan memberikan manfaat banyak terhadap penyelamatan sekaligus peningkatan pemanfaatan kawasan pesisir. Ia memberikan gambaran beberapa daerah di Sulsel serta Pulau Jawa yang berhasil dalam pengembangan kawasan pesisir. “Selain menjadi kawasan wisata juga bisa menjadi sumber

penghidupan masyarakat termasuk pengamanan daerah pantai dari abrasi dan banjir rob, karenanya upaya penyelamatan pesisir Kutim harus dilakukan sejak dini seperti dengan penanaman mangrove serta penyelamatan atau pengaman terumbu karang,” sebutnya.
Politikus PKS asal Sangsaka ini mengakui selama ini masih banyak nelayan yang berusaha mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dengan cara illegal seperti menggunakan bom ikan, setrum atau merusak terumbu karang.
Selain itu, ungkap Agusriansyah pembabatan hutan bakau untuk berbagai keperluan tidak diimbangi dengan rehabiliatasi sehingga menyebabkan abrasi. “Gerakan menghijaukan bibir pantai harus dilakukan agar memberi manfaat banyak kepada semua pihak, termasuk untuk pengembangbiakan biota laut yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat,” sebutnya.
Sebagai warga yang tinggal dikawasan pantai (Sangkulirang,red) diakui pembabatan hutan bakau secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap ekosistem termasuk penghasilan nelayan. Ia menyebutkan di Bali dan Kota Bontang sudah dikembangkan penyelamatan hutan mangrove yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. “Semua SKPD yang terlibat langsung dengan masalah pantai Kutim hendaknya memadukan semua program kerjanya untuk penyelamatan banyak pihak termasuk penyelamatan penghasilan nelayan, karena jika nelayan merugi dan menjadi miskin maka semakin banyak beban yang harus ditanggung daerah sebagai bentuk tanggungjawab negara tetapi jika sebaliknya maka beban negara terutama pemkab akan berkurang atau ringan,” beber suami Kamariah – seorang guru di Sangkulirang ini.(ADV-DPRD37/SK-04)