SANGATTA,Suara Kutim.com (11/7)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kutai Timur (Kutim) belum bisa melakukan rasionalisasi anggaran, karena defisit. Menurut Kepala Dikbud Iman Hidayat, kalau dikatakan harus merasionalisasi artinya anggaran yang ada tahun ini tidak rasional sementara sejak awal anggaran yang diusulkan dan masuk KUA PPAS sangat rasional. “Kalau dikatakan dinas akan merasionalisasi anggaran, berarti anggaran kami tidak rasional. Karena itu kami tolak kata rasionalisasi kami berharap adalah optimalisasi anggaran karena anggaran kurang jadi dioptimalkan,” sebut Iman dalam percakapan dengan wartawan.
Terkait optimalisasi anggaran dilingkungannya, ia menadaskan sekitar Rp11,9 miliar sedangkan yang disebut mencapai Rp105 miliar, mantan Kabid Fisik Bappeda Kutim ini mengaku tidak mengetahui asalnta.
Saat dikonfirmasi wartawan soal besarnya anggaran yang dipangkas di instansinya hingga Rp105 M, Iman menandaskan banyak program yang tidak jalan sementara APBD Kutim baru masuk semester dua.
Secara terbuka ia menerangkan beberapa program yang dihentikan atau tidak berjalan yakni akreditasi sekolah dengan akreditasi A tahun 2016, Kemudian upaya peningkatan kesejahteraan guru dimana bakal tidak terbayar untuk triwulan empat. “Kemudian program lanjutan yang seharusnya selesai tahun ini, akan tertunda lagi dan kemungkinan bisa tahun depan,” bebernya.
Disinggung apakah pemangkasan juga akibat pelimpahan kewenangan ke Pemprov Kaltim seperti diamanatkan UU Pemda, ia menegaskan tidak bisa dikaitkan karena pada tahun 2016, telah dilakukan pengurangan Rp96 miliar yang selama ini dialokasikan untuk bidang SMU. “Sisa dana untuk kegiatan SMU hanya Rp18 M dan itupun untuk fungsional program pembangunan seperti pembangunan musallasekolah yang tahun lalu dibangun rangka, atap, tahun ini akan dipasang dinding dan tegel,” jelasnya.
Menurutnya, kalau anggaran Dikbud harus dipotong hingga Rp105 miliar ia sama sekali tidak persis asal muasal dan cara perhitungannya. Iman mengakui instansinya di tahun 2016 mendapat anggaran Rp757 miliar yang dialokasikan untukm gaji dan tunjangan sebesar Rp470 miliar, kemudian gaji PTT, tenaga kontrak, TPA dan inseentif Rp 71 miliar selain itu untuk BOS Rp41 miliar serta Rp14 miliar untuk beasiswa guru sedangkan infrastruktur hanya Rp240 miliar.(SK2)
