SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur (Kutim) menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026. Kegiatan yang digelar di ruang rapat kantor Disdukcapil Kutim, Jumat (21/3/2025), dihadiri perwakilan pemerintah daerah, Ketua Forum RT, dan Kepala Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kutim. Forum ini bertujuan menampung masukan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan menyinergikan program prioritas daerah.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menjelaskan dalam RKPD 2026, Disdukcapil mengusung 50 program unggulan daerah, salah satunya pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Mesin layanan mandiri ini sangat berguna untuk mempermudah akses administrasi kependudukan masyarakat.
“Kami berkomitmen berkolaborasi dengan pihak terkait guna merealisasikan program ini,” tegas Jumeah.
Dalam forum tersebut, sejumlah masukan mengemuka dari peserta. Salah satunya perlunya sinkronisasi data kependudukan untuk memastikan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial, BPJS, dan program pendidikan.
“Data yang terpadu memudahkan pemerintah mengoptimalkan distribusi bantuan serta memetakan kebutuhan masyarakat,” ujar Jumeah.
Selain itu, perwakilan Forum RT dan BPD Kutim menyoroti pentingnya transparansi data, terutama terkait penduduk menetap dan migrasi. Mereka juga mengusulkan perbaikan fasilitas di kantor Disdukcapil, seperti perluasan lahan parkir, pemasangan CCTV, dan penyediaan ruang istirahat bagi masyarakat yang datang dari daerah jauh.
Sebagai output forum, Disdukcapil Kutim berencana membangun 139 unit ADM di seluruh desa dan 2 unit di kelurahan. Langkah strategis diambil untuk mempercepat pelayanan dokumen kependudukan secara mandiri, tanpa harus mengunjungi kantor dinas.
“ADM akan memangkas biaya dan waktu masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil,” jelas Jumeah.
Ia menambahkan, pengadaan ADM sejalan dengan visi Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Untuk itu, Jumeah mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memprioritaskan alokasi dana 2026 bagi program ini.
“Kami harap TAPD dapat mendukung penuh agar ADM segera terwujud tahun depan,” imbuhnya.
Jumeah menegaskan, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong integritas birokrasi.
“Dengan ADM, kami ingin membuktikan bahwa Kutim mampu menjadi contoh daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Forum ini ditutup dengan komitmen bersama untuk merealisasikan masukan peserta, termasuk koordinasi intensif dengan OPD terkait. Upaya ini akan mengakselerasi terwujudnya Kutim sebagai wilayah yang inklusif dan berorientasi pada kemudahan akses layanan dasar.(*)
