Sangatta, Suarakutim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar sidang paripurna pada Jumat (22/11/2024) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang tersebut, Pandi, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, menegaskan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masa depan Kutai Timur.
Menurut Pandi, pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di semua sektor. “Kutai Timur harus lebih baik ke depan. Karena itu, kami menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga berkeadilan,” ujar Pandi.
Ia juga mendukung penuh alokasi anggaran yang ditujukan untuk sektor-sektor prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat. “Kami mendukung alokasi anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Ini sektor strategis yang harus menjadi fokus utama,” tegasnya.
Namun, Pandi juga memberikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak efektif dan kurang memberikan manfaat signifikan. Ia menyoroti kegiatan seperti panggung hiburan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai, yang menurutnya belum memberikan hasil optimal. “Pengeluaran untuk program seperti ini perlu dievaluasi agar anggaran tidak terbuang sia-sia,” tambahnya.
Pandi berharap pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun anggaran, memastikan setiap pengeluaran sesuai kebutuhan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sidang paripurna ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi terwujudnya APBD 2025 yang benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di Kutai Timur. (adv/sk05)
