SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Rencana pemerintah Kutai Timur melakukan pembiayaan daerah atau penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Kutai Timur dengan nilai sebesar Rp10 miliar, mendapat dukungan dari anggota DPRD Kutai Timur, Jimmi. Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai jika langkah Pemerintah Kutim tersebut merupakan langkah strategis dan krusial untuk memperkokoh posisi BPR Kutim di tengah persaingan sektor perbankan yang kini semakin ketat.
Dalam sebuah wawancara, Jimmi menegaskan bahwa penyertaan modal ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat peran BPR dalam perekonomian daerah. “Penyertaan modal Rp10 miliar yang disetujui oleh Bupati untuk BPR adalah langkah strategis untuk memperkuat bank daerah. BPR selalu siap berapapun modal yang disertakan karena saingan penggunanya juga lumayan,” ujar Jimmi.
Dirinya optimis bahwa penyertaan modal ini akan dikelola dengan baik dan memberikan dampak positif bagi BPR serta perekonomian daerah. Namun, ia juga menekankan pentingnya mematuhi batasan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. “Kita optimis modal ini bisa dikelola dengan baik. Kita harapkan itu, tapi tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” jelas Jimmi.
Menurutnya, pengelolaan modal yang sesuai regulasi akan memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaat yang optimal. Penyertaan modal diharapkan akan meningkatkan kapasitas BPR dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Penyertaan modal ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor perbankan di Kutai Timur, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang positif. Dengan tambahan modal, BPR diharapkan dapat meningkatkan layanan dan produk keuangan yang lebih baik untuk masyarakat, serta memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha lokal.
“Diharapkan investasi ini akan membawa manfaat jangka panjang dan memperkuat sektor perbankan di Kutai Timur. Ini adalah langkah penting dalam upaya kita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Jimmi.
Pemerintah daerah dan DPRD Kutai Timur berkomitmen untuk memastikan bahwa penyertaan modal ini dapat dikelola secara efektif dan transparan. Dengan dukungan ini, diharapkan BPR dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.(Red-SK/ADV)
