SUARAKUTIM.COM, SAMARINDA – Media memiliki peran penting dalam upaya edukasi kepada masyarakat melalui berita dan informasi yang disuguhkan. Terlebih dalam memberitakan kasus hukum yang dianggap sensitif, baik bagi korban maupun masyarakat luas. Salah satunya dalam pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Media bisa jadi penyembuh, tapi juga bisa jadi sumber luka baru.
Karena itu, Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) bersama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kaltim mendorong pelatihan khusus bagi Pemred dan redaktur agar lebih peka dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dikutip dari laman JurnalBorneo.com, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan pentingnya etika dalam pemberitaan kasus kekerasan. Ia mengingatkan, pemberitaan yang salah justru bisa memperburuk kondisi psikologis korban.
“Ketika identitas korban tersirat dalam berita, kita sebenarnya sedang menambah beban mereka. Anak-anak yang seharusnya dipulihkan malah mendapat tekanan baru,” ujar Faisal di Samarinda, kepada wartawan JurnalBorneo, Kamis (25/9/2025).
Menanggapi hal ini, Ketua Forum Pemred Kaltim Endro S Efendi mengatakan, selama ini sering mengingatkan media untuk berhati-hati menulis pemberitaan yang menyangkut anak di bawah umur.
“Pemred dan redaktur media di daerah ini sudah semakin paham dengan pentingnya pemberitaan ramah anak. Apalagi dengan berbagai pelatihan yang digelar untuk para wartawan di daerah ini,” kata Endro, Jumat (26/9/2025).
Senada, Sekretaris Forum Pemred sekaligus Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kaltim, Tri Wahyuni, menegaskan bahwa isu pemberitaan ramah anak dan perempuan sudah menjadi agenda sejak awal pembentukan Forum Pemred SMSI.
“Peningkatan kapasitas wartawan di bidang pemberitaan yang ramah anak, ramah perempuan, dan ramah korban kekerasan seksual memang sudah menjadi bagian dari agenda Forum Pemred. Jadi komitmen ini sejalan dengan yang disampaikan Pak Kadis Kominfo,” jelas Tri Wahyuni dalam rilis Forum Pemred SMSI Kaltim, Jumat (26/9/2025).
Yuni menambahkan, media tetap memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi ke publik tanpa mengorbankan martabat korban.
“Ini yang harus kita jaga bersama melalui kolaborasi lintas lembaga dan komunitas pers,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Forum Pemred Kaltim menyiapkan program khusus melatih redaktur dan pemimpin redaksi agar lebih peka dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini berlandaskan pedoman pemberitaan ramah anak dan perempuan yang telah dikeluarkan Dewan Pers maupun lembaga terkait.
“Media punya peran besar membentuk empati publik. Informasi boleh disampaikan, tapi korban tetap harus dilindungi,” tegas Yuni.
Ke depan, pelatihan ini juga akan melibatkan Diskominfo Kaltim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (DP3A) untuk memperkuat kolaborasi perlindungan di tingkat daerah.(*)
