Sangatta, Suarakutim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar sidang paripurna ke-XX pada Jumat (22/11/2024) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang tersebut, Pandi, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD agar anggaran dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.
Pandi mengungkapkan bahwa pengawasan yang maksimal terhadap pengelolaan anggaran sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana publik. “Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan anggaran, sehingga anggaran yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pandi menekankan pentingnya memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dalam APBD dapat terlaksana dengan baik. “Kita harus memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutim,” lanjutnya.
Pandi juga menyoroti masalah keterlambatan dalam penyerapan anggaran yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Ia berharap masalah tersebut tidak terulang pada tahun 2025 dan pemerintah daerah bisa lebih optimal dalam mengelola anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal. “Keterlambatan dalam penyerapan anggaran perlu diperbaiki agar pembangunan di Kutim tidak terhambat,” tegasnya.
Sidang paripurna ini diharapkan menjadi langkah penting untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap penggunaan anggaran, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, Pandi berharap APBD 2025 dapat mengarah pada pencapaian yang lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kutai Timur. (adv/sk05)
