
Kutai Timur, Suarakutim.com – Dalam Sidang Paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Hj. Mulyana, anggota DPRD sekaligus juru bicara Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP), membacakan hasil analisis fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025. Dalam pandangan tersebut, Fraksi GAP memberikan masukan dan rekomendasi strategis agar APBD tahun 2025 dapat bermanfaat secara maksimal bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, termasuk yang berada di pelosok desa.
“Berdasarkan analisis kami, penyusunan APBD 2025 harus menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di semua tingkatan. Untuk itu, kami menyampaikan beberapa rekomendasi penting,” ujar Hj. Mulyana saat membacakan pandangan fraksinya.
Beberapa masukan dan rekomendasi yang disampaikan Fraksi GAP meliputi:
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Fraksi GAP mendorong pemerintah untuk memaksimalkan potensi PAD dengan fokus pada sektor agribisnis, pariwisata, dan peningkatan efisiensi retribusi daerah. “Sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” jelasnya. - Efisiensi Belanja Operasi
Hj. Mulyana menyoroti pentingnya menekan belanja yang kurang produktif dan mengalihkan anggaran tersebut untuk program-program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. - Evaluasi Belanja Modal
Dalam pandangannya, Fraksi GAP meminta pemerintah memastikan bahwa proyek infrastruktur yang dianggarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Proyek-proyek ini harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. - Peningkatan Transparansi
Fraksi GAP menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan. “Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah,” tegas Hj. Mulyana. - Penguatan Kemandirian Fiskal
Dalam jangka panjang, Fraksi GAP mendorong pengurangan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. “Pemanfaatan potensi lokal dan penciptaan pendapatan alternatif harus menjadi prioritas,” katanya.
Sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kutai Timur ini dihadiri oleh anggota legislatif dan eksekutif, serta para tokoh masyarakat. Hj. Mulyana menutup pandangannya dengan harapan agar masukan Fraksi GAP dapat diakomodasi dalam penyusunan akhir APBD 2025.
“Dengan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, kami yakin APBD 2025 dapat menjadi pendorong utama pembangunan yang adil dan merata di Kutai Timur,” pungkasnya. (adv/SK05)