Samarinda – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur memberikan serangkaian catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam Rapat Paripurna ke-19 yang digelar Selasa (17/6/2025), Juru Bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,597 triliun sebagai cerminan lemahnya pelaksanaan program.
“SiLPA yang tinggi menunjukkan program tidak berjalan optimal. Belanja pemerintah tertahan dan tidak menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Afif.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud ini juga mencatat permasalahan lain, termasuk ketimpangan sosial yang masih tajam meski angka kemiskinan menurun dari 6,11% pada 2023 menjadi 5,78% di 2024. Indeks kedalaman kemiskinan justru meningkat menjadi 0,799, dan indeks keparahan naik ke 0,154.
“Ini menunjukkan bukan hanya soal jumlah, tetapi ada ketimpangan yang makin tajam. Pemerintah perlu menjamin akses yang lebih merata terhadap peluang ekonomi,” katanya.
Gerindra juga menyoroti angka pengangguran terbuka Kalimantan Timur yang berada di atas rata-rata nasional, yakni 5,14%, bahkan tertinggi di antara provinsi se-Kalimantan. Padahal Kaltim berkontribusi 48,4% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan.
Di sisi lain, pendapatan dari sumber lain-lain hanya tercapai 72,2% dari target Rp202,4 miliar. Fraksi Gerindra menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal dan meminta penjelasan mengenai langkah perbaikan terhadap BUMD yang masih merugi.
“Masih ada BUMD yang belum menghasilkan keuntungan, bahkan merugi. Kami minta pemerintah menjelaskan langkah perbaikannya,” ujarnya.
Gerindra juga meminta evaluasi efektivitas belanja pendidikan, meskipun anggarannya telah memenuhi amanat 20%. Mereka menilai sektor pendidikan luar biasa dan mutu guru masih perlu perhatian lebih. Program bantuan rumah tidak layak huni juga dinilai belum berdampak signifikan.
“Kami minta data rinci berapa unit rumah yang sudah direhabilitasi melalui APBD maupun sumber dana lainnya seperti CSR,” ujar Afif.
Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi riset daerah melalui kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset lokal, serta penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tenaga kerja lokal harus diutamakan dalam pembangunan IKN, melalui pelatihan bersertifikasi dan program keterampilan gratis,” tambahnya.
Mereka juga mengingatkan pentingnya laporan pertanggungjawaban yang akurat dan sesuai pedoman teknis Kementerian Dalam Negeri.
“Penyampaian laporan harus memenuhi standar akuntabilitas, legalitas, dan konsistensi agar tidak ada kekeliruan yang berulang di tahun berikutnya,” pungkas Afif. (ADV).
