Samarinda – Di tengah momentum penataan arah pembangunan Kalimantan Timur, Fraksi Golkar DPRD Kaltim menyerukan agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen normatif, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna ke-16 Tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Bendahara Fraksi Golkar, Syarifatul Sya’diah, membacakan langsung pandangan fraksi terhadap nota penjelasan RPJMD.
“Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah perhatian penting sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional kami,” ujarnya pada Senin (2/6/2025).
Ia menyampaikan apresiasi atas sistematika penyusunan RPJMD yang dinilai telah dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih penting lagi, RPJMD Kaltim telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Asta Cita dan proyek strategis nasional.
“Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan pembangunan Kaltim berjalan sinergis dan berkontribusi aktif terhadap pencapaian target nasional,” katanya.
Golkar juga menyoroti visi Gubernur dan Wakil Gubernur 2025–2029, yakni ‘Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas’, yang dianggap telah sejalan dengan prioritas nasional. Namun, Syarifatul menegaskan bahwa visi tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk program nyata yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Melalui visi ini, kami berharap Kaltim dapat memainkan peranan penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur,” tambahnya.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) turut menjadi perhatian serius Fraksi Golkar. Mereka mendorong agar potensi IKN dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan IKN harus mendorong pemerataan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberdayakan sumber daya manusia lokal.
“RPJMD 2025–2029 harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya dokumen formal semata,” tegasnya.
Fraksi Golkar pun menutup pandangannya dengan dorongan agar implementasi RPJMD benar-benar menyasar peningkatan daya saing daerah, menciptakan keadilan sosial, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika global dan nasional.
Pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan dalam paripurna ini akan menjadi dasar pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menyempurnakan RPJMD 2025–2029. (ADV).
