Samarinda – Ketika demokrasi memanggil, jawaban tulus datang dari Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur melalui pelaksanaan Hari Aspirasi, yang digelar dua kali pada Rabu (11/6/2025) dan Selasa (17/6/2025) di Gedung D DPRD Kaltim. Acara ini menjadi bukti keseriusan wakil rakyat membuka pintu selebar-lebarnya bagi suara publik, dalam suasana penuh musyawarah dan keadilan sosial.
Hari Aspirasi hadir bukan sebagai perayaan formalitas, tetapi sebagai gerakan keterbukaan yang menyambungkan kebutuhan masyarakat dengan ruang pengambilan kebijakan. Fraksi PKS menargetkan forum ini sebagai media penyaring isu strategis, dari persoalan pelayanan publik hingga pembangunan berkelanjutan.
Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan memperkuat posisi rakyat dalam proses legislasi daerah.
“Kami menghadirkan Hari Aspirasi bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai wakaf politik untuk memastikan suara masyarakat terdengar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata di Kaltim,” ucap Firnadi.
Istimewanya, Hari Aspirasi mendapat dukungan dari pusat. KH. Aus Hidayat Nur, anggota Komisi II DPR RI, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya atas terobosan Fraksi PKS ini. Ia melihat kesamaan antara konsep Hari Aspirasi dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di DPR RI, yang kini diketuai oleh Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS.
“Tujuan kami ingin melihat kegiatan di fraksi PKS. Ternyata di sini sudah ada Hari Aspirasi mengikuti bidang Aspirasi yang ada di DPR RI yang juga bagian dari AKD baru. Nah, BAM ini ketuanya adalah Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS,” ujar Kiai Aus.
Menurutnya, pendekatan ini bisa menjadi model penguatan demokrasi dari akar rumput ke level nasional. Format aspirasi yang dijalankan Fraksi PKS dinilai efektif karena menggabungkan dialog langsung, dokumentasi digital, serta tindak lanjut administratif yang transparan.
Respons masyarakat terhadap forum ini juga sangat positif. Warga menyampaikan aspirasi mereka dengan nyaman dan penuh harapan, mulai dari usulan pembangunan hingga kritik terhadap layanan birokrasi. Semuanya dicatat, ditindaklanjuti, dan akan menjadi dasar pertimbangan kebijakan legislatif.
Di momen bulan lahirnya Pancasila, pelaksanaan Hari Aspirasi menjadi simbol aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kerja politik. Fraksi PKS ingin menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat bukan untuk memonopoli suara, melainkan memperluas ruang dengar dan jangkauan solusi.
Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil, Hari Aspirasi memperlihatkan wajah baru parlemen daerah yang tidak hanya duduk dan mendengar, tetapi juga bergerak dan merespon. Sebuah praktik demokrasi partisipatif yang patut dicontoh di seluruh daerah. (ADV).
