SANGATTA,Suara Kutim.com (14/5)
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapasida) Kutim Budi Santoso merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Kutim yang kini dikatagorikan paling pusing, pasalnya ia terus didera berbagai masalah mulai gedung arsip yang dinilainya kurang memadai sampai gaji honorer yang kurang.
Kepada wartawan belum lama ini,ia mengaku was-was dengan kondisi keuangan Bapasida yang pas-pasan terutama untuk menggaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Diungkapkan, gaji para TK2D untuk tahun 2015 tidak sampai 50 persen disiapkan di APBD murni. “Dari 250 TK2D yang ada dibutuhkan dana Rp4,3 M untuk gaji, namu tahun ini hanya Rp2 miliar. Makanya saya juga was-was jangan sampai tak ada anggaran tambahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) maka ini saya tidak tahu TK2D ini mau diapakan,” katanya.
Budi menambahkan, dalam keadaan terpaksa ia mau tidak mau harus memberhentikan sejumlah TK2D yang ada terutama yang tidak aktif. Namun, ia mengakui pemberhentian TK2D kerugian besar karena umumnya TK2D bertugas di UPTD Perputakaan terdiri dari 4 UPTD, Perpustakaan Kecamatan serta Perpustakaan Desa sebanyak 53 perpustakaan. “Kalau ini ditutup, ini asset daerah juga asset Negara.
Pendiriannya itu berdasarkan UU, jadi salah juga kalau ditutup. Jadi ini perkerjaan rumah bagi saya, Pemkab dan DPRD agar TK2D ini tetap kerja, dan mendapat honor mereka,” sebutnya.
Ia menyebutkan saat pembahasan anggaran, dijanjikan untuk memberikan anggaran dalam APBD-P namun sebagaimana umum diketahui, APBD itu masih jauh dan belum pasti. “Memang pendirian perpustakaan desa itu atas SK Kades, karena ada persetujuan dari BPD, tapi tanggunjawab kantor, tenaga kerja tetap di Bapasida. Karena itu kami berharap di APBD P, dapat anggaran belanja tambahan untuk bisa membayar honor TK2D agar semuanya tetap berjalan normal,” harapnya.
Keterangan yang diperoleh Suara Kutim.com banyaknya TK2D di lingkungan Bapasida karena pada awal rekrutmennya yang belum mempertimbangkan aspek keuangan serta beban kerja. Pemantauan Suara Kutim.com, banyak perpustakaan desa yang dikelola sampai lima orang pegawai sementara tingkat kunjungan masih minim, demikian di beberapa kecamatan terutama di pedalaman. (SK-02/SK-03/SK-08)
