Dibaca 4 , 1 views today
SANGATTA (26/9-2018)
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar menilai wajar terkait aksi demo yang dilakukan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Kutim. Namun sebagai orang tua, Ismu mengaku kecewa dan prihatin dengan sikap yang diambil para TK2D yang memilih melakukan demonstrasi dan bukan berdialog langsung denganya.
Ungkap Bupati Ismunandar, disampaikannya Rabu (26/9) pagi ketika dikonfirmasi wartawan termasuk Suara Kutim.com.
Sebagai warga negara maka wajar dan memang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, tanpa dibatasi, terlebih apa yang disampaikan untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan. Namun secara pribadi, ia yang menganggap dirinya sebagai orang tua atau ayah bagi seluruh TK2D Kutim, mengaku kecewa dengan langkah TK2D Kutim yang dipimpin Forum TK2D Kutim.
Diungkapkan Ismu, pintu ruang kerjanya selalu terbuka bagi siapapun masyarakat Kutim, yang mau menyampaikan keluhan dan aspirasinya, termasuk TK2D Kutim. Jika ingin berdialog secara non formal, siap untuk melayani.
“Aksi buruh dan mahasiswa yang sering digelar yang merupakan orang-orang di luar sistem pemerintahan, selalu ditemui jika memang ada ditempat. Sementara TK2D yang merupakan pegawai Pemkab Kutim sendiri malah memilih melakukan aksi demo. Hal ini seakan mencerminkan adanya kebuntuan komunikasi antara pihak TK2D dengan dirinya,” ungkap Ismu.
Terkait tuntutan TK2D yang disampaikan kemarin, diakuinya menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan terutama terkait prioritas menerima TK2D Kutim dalam seleksi pemerimaan CPNS Kutim 2018.
Terhadap tuntutan kenaikan gaji TK2D sehingga setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 2,4 juta perbulan, Ismu mengatakan akan menghitung-hitung terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Namun jika tuntutan peningkatan gaji tersebut benar-benar harus direalisasikan, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rasionalisasi terhadap jumlah TK2D Kutim saat ini yang jumlahnya sudah lebih dari 7.000 orang. “Ya kita harus melakukan pengurangan atau istilahnya rasionalisasi karena harus berdasarkan kebutuhgan dan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.
Seperti diwartakan, ratusan TK2D Pemkab Kutim yang mewakili ribuan TK2D lainnya, Selasa (26/9) kemarin menggelar aksi damai menuntut formasi CPNS khusus tenaga honorer selain itu minta kenaikan gaji yang selama ini dinilai jauh di bawah UMK yakni Rp1,2 Juta untuk lulusan S1 dan S2, kemudian Rp900 ribu untuk SLTA.(SK2/SK3)