SAMARINDA (5/8-2020)
Gubernur Kaltim Isran Noor ingatkan Kepala OPD menghindari terjadinya Silpa diakhir tahun anggaran 2020, dengan melakukan percepatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa paling lambat diakhir Agustus 2020.
Saat memimpin rapat Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kaltim Semester I, Rabu (5/8), ia menandaskan percepatan penyelesaian pergeseran anggaran dengan penyesuaian volume dan target output kegiatan paling lambat selesai di akhir Agustus terutama paket pekerjaan kontraktual harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan yang tinggal 5 bulan.
“Target realisasi anggaran yang harus diserap seluruh perangkat daerah baru mencapai 51 persen sampai akhir Juli lalu,” ungkap Isran dalam rakor yang diikuti melalui Vicon ini.
Bersama Pj Sekretaris Daerah Kaltim M Sa’bani, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Kepala Bappeda HM Aswin, Kepala BPKAD M Sa’aduddin, Karo Adbang Fadjar Djojoadikusomo, diingatkan kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran untuk pembiayaan penanganan Covid 19, namun tidak dilakukan perubahan volume dan target output kegiatan tidak diperlukan pengembalian tambahan anggaran di APBD Perubahan 2020.
Meski demikian, perangkat daerah yang melaksanakan program prioritas pencapaian Visi dan Misi Gubernur, tetap sesuai target RPJMD dan RKPD walaupun terjadi pemotongan anggaran. “Penertiban pelaporan, setiap SKPD menyampaikan progress program dan kegiatan setiap bulan agar tepat waktu yakni paling lambat tanggal 10 setiap bulannya) dilampirkan dokumentasi progress fisik dalam aplikasi TEPRA,” imbuhnya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Aswin melaporkan OPD yang penyerapan anggaran semester I Tahun 2020 antara 41,1 persen hingga 100 persan ada 14 OPD yakni Biro Humas, Sekretariat DPRD, Biri PP OD, Banhub, RSJ Atma Husada Mahakam, RSU A Wahab Sjachrani, Satpol PP, Dinas Sosial, RSI Kanujoso, DPMPD, BKD, Bankesbangpol, Biro Infrastruktur dan Bappenda.
Sementara yang berkisar antara 30,1 persen hingga 41 persen ada 12 OPD, sedangkan yang 0 persen hingga 30 persen tercatat 8 SKPD. “Yang belum tinggi berdasarkan keterangan mereka ada kegiatan yang belum tunta seluruhnya terutama kegiatan fisik,termasuk pembebasan lahan,” terang Aswin.(SK8)
