Samarinda – “Sekolah Rakyat, tapi lokasinya di kota?” sindiran ini datang dari Ketua Bapemperda DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, yang mempertanyakan efektivitas pendirian Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur yang justru tersebar di ibu kota provinsi dan kabupaten. Ia menyebut program tersebut berisiko melenceng dari semangat utamanya: menjangkau rakyat kecil di daerah terpencil.
“Kita di DPRD mendukung rencana pendirian Sekolah Rakyat sebagaimana diarahkan oleh Presiden dan Kemendagri. Tapi pelaksanaannya harus benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat di pedalaman,” tegas Baharuddin, Rabu (21/5/2025) bebrapa waktu lalu.
Ia menyebut bahwa dari lima sekolah yang sudah ada di Kaltim, dua berada di Samarinda, dan masing-masing satu di Tenggarong, Penajam, serta Tanjung Redeb. Lokasi-lokasi ini menurutnya kurang tepat, sebab wilayah tersebut sudah memiliki akses pendidikan yang cukup baik.
“Kalau sekolah rakyat nanti bertumpuk lagi semuanya di ibu kota provinsi dan kabupaten, kan itu percuma. Harusnya ya di kampung-kampung, di daerah-daerah yang memang rakyat itu susah menjangkau sekolah,” lanjutnya.
Politisi PAN itu menegaskan bahwa hingga kini ia belum menerima secara resmi surat edaran dari Kemendagri terkait Sekolah Rakyat, tetapi ia berharap surat tersebut memuat kriteria yang jelas mengenai lokasi prioritas pendirian sekolah.
“Saya sih belum melihat latar belakangnya sekolah rakyat ini, dan di mana tempatnya. Kalau tidak ada kriteria, itu nanti seenaknya saja. Jangan sampai tidak menyelesaikan keinginan presiden,” ujarnya.
Baharuddin mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim melibatkan DPRD dalam penentuan lokasi dan penyusunan regulasi, baik dalam bentuk Perda maupun Pergub. Ia menyatakan kesiapan Bapemperda untuk menindaklanjuti begitu surat edaran diterima.
“Kalau hanya dibikinkan payung hukumnya, Bapemperda siap. Kami akan pelajari edaran itu nanti, dan secepatnya rapat internal bersama teman-teman di Bapemperda,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa nama Sekolah Rakyat seharusnya benar-benar mewakili semangat pemerataan akses pendidikan untuk masyarakat miskin dan wilayah terisolir.
“Bahasanya kan sekolah rakyat, ya harus menyasar rakyat. Rakyat yang mana? Ya rakyat yang benar-benar sulit akses sekolah. Jangan cuma ganti nama, tapi lokasinya tetap di kota,” tandasnya.
Dengan kritik dan masukan tersebut, Bapemperda berharap Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata, bukan sekadar simbol politik, dalam menjawab ketimpangan pendidikan di Kalimantan Timur. (ADV).
