“Masalah sebenarnya, kami belum tau pasti tentang itu apakah memang karena tidak terpenuhinya anggaran atau ada hal lain sehingga pemeliharaan drainase di Sangatta ini tidak jalan, makanya perlu dilakukan pertemuan dulu dengan instansi terkait,” kata Ketua Komisi C DPRD Kutim David Rante.
Diakui, menghitung-hitung anggaran dengan panjangnya drainase memang tidak pernah cukup dengan kebutuhan. Keterbatasan anggaran, ujar David Rante tidak hanya terjadi di Bidang Pengairan semata tapi dapat dikatakan merata di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Ketika dikatakan anggaran kurang, ya pasti kurang. Saya kira jalan keluarnya kalau memang benar karenanya Komisi C minta PU Kutim untuk menghitung berapa sih sebenarnya kebutuhan dana pemeliharaan drainase-drainase yang sudah ada terlebih-lebih untuk drianse utama,” tuturnya.
David menyebutkan pada APBD Kutim 2016, Bidang Pengairan mengajukan anggaran sekitar Rp 3 miliar karenanya akan ditanyakan sudah memadai atau tidak. “Kita juga akan tanyakan, lalu dari yang dianggarkan segitu kenapa hanya Rp 500 juta yang dialokasikan,” beber David seraya menandaskan dewan tidak pernah memangkas anggaran yang diusulkan.
Diungkapkan, yang menjadi kendala anggaran saat ini karena defisit APBD Kutim 2016 sekitar 57 miliar. Dan defisit itu tidak hanya di Kutim, tapi bersifat nasional. Akibatnya, rasionalisasi dana perimbangan tidak sesuai dengan yang telah disampaikan pemerintah sebelumnya.
Disinggung terkait rencana Bidang Pengairan yang akan mengusulkan anggaran khusus untuk pemeliharaan drainase di Kutim. David mengatakan, nanti kalau memang itu rasional dan bersifat prioritas, maka tidak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak membantu mengawalnya. “Kalau memang anggaran kita memadai, pasti kita dukung. Apa lagi, kalau itu memang sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau drainse itu tidak dipelihara dengan baik, pastinya bisa memunculkan dampak yang bisa merugikan masyarakat seperti meluapnya air hujan di Jalan APT Pranoto yang berakibat banjir,” tuturnya.(ADV68-DPRD Kutim)
