SANGATTA (30/8-2-18)
Meskipun DPRD dan Pemkab Kutim sepakat APBD-Perubahan TA 2018 bertambah, namun nilai itu, kata Kepala Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Musyaffa, tergantung Peraturan Menteri Keungan (PMK).
“Memang sudah ada kesepakatan pemkab dengan DPRD Kutim soal nilai APBD-P senilai Rp2,6 Triliun lebih. Dimana diprediksi akan naik sekitar Rp650 miliar. Namun itu belum final, karena pemerintah dan DPRD juga masih menunggu PMK. Kalau memang PMK mengatakan dana kurang salur ke Pemkab Kutim dibayarkan senilai Rp650 miliar, maka itu akan dibelanjakan. Tapi kalau ternyata tidak, maka tentu nilai APBD-Perubahan berubah lagi,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui sinyal PMK akan keluar dengan tambahan penyaluran dana kurang salur Rp650 miliar memang ada, berdasarkan koordinasi dengan Kemenkeu. “Jadi dasar kami, dari pembicaraan kemenkeu. Kita tunggu saja PMK nya keluar dan itu diharapkan keluar dalam pekan ini,” harap Musyaffa.
Ia menepis, kalau kenaikan itu diantaranya ditopang pinjaman ke Bank Jateng. Sebab menurutnya, pinjaman itu, karena kalau terealisasi peruntukannya yakni pembangunan infrastruktur. Jadi bukan untuk pembayaran utang.
Ia menyebutkna, bukan hanya Rp650 miliar yang diharapkan Pemkab Kutim mengucur tahun ini, tapi lebih. Sebab, tahun ini tidak ada APBN Perubahan, sehingga diharapkan dana bagi hasil yang dijanjikan pemerintah pusat diterima semuanya.
“Tahun ini masih ada pembayaran dan bagi hasil serta royalti batu bara triwulan IV, yang belum ditransfer ke Kutim. Jika ini juga ditransfer, maka tentu perubahan APBD masih terbuka, sebelum diketok,” katanya.
Demikian dengan bagi hasil pajak, juga masih memungkinkan untuk menambahi pemasukan daerah, dari pusat. Namun karena perolehan pajak memang kurang menggembirakan, karena itu, mungkin tidak terlalu diharap.
Diharapkan,ujar Musyaffa, royalti dan dana bagi hasil triwulan IV termasuk dana kurang salur Rp650 miliar karena kalau masuk semua di APBD-Perubahan, maka APBD tahun 2018 meningkat signifikan.(SK2)
