SANGATTA,Suara Kutim.com (22/9)
Melihat konbdisi APBD Kutai Timur (Kutim) tahun 2017 yang turun dari Rp 3,38 Triliun menjadi Rp 2,44 Triliun, diharapkan semua elemen masyarakat bisa memaklumi. Ketua DPRD Kutim Mahyunadi minta msyarakat menerima kenyataan yang ada. “Kondisi ini ada pil pahit yang harus ditelah oleh pemerintah dan rakyat Kutai Timur,” kata Mahyunadi.
Dengan proyeksi pendapatan dan belanja Kutim 2017 yang berada di bawah Rp3 T, Pemkab dan DPRD Kutim harus lebih berhati-hati dalam membahas dan mengambil kebijakan terkait rencana pembangunan ke depan.
Menurt Mahyunadi, dengan keuangan yang ada sangat berdampak pada akselerasi pembangunan ke depan. Kepada wartawan, Kamis (22/9), ia melihat kondisi riil dan proyeksi keuanfan kemungkinan pemkab harus melakukan pembatasan pada belanja daerah, baik langsung maupun tidak langsung. “Jangan sampai mengganggu proses pembangunan pada masyarakat. Sementara untuk belanja tidak langsung, pemerintah harus mulai menekan perjalanan dinas ke luar daerah dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial,” saran Mahyunadi.
Ia menyebutkan, pada tahun 2000 silam Pemkab Kutim mematok persentase untuk belanja tidak langsung sebesar 36 persen dari APBD yang ada, maka hal tersebut dapat menjadi acuan untuk kembali diterapkan dengn persentase yang sama namun nilainya menurun seiring kondisi APBD Kutim 2017 mendatang.
Mahyunadi berharap Kutim yang tidak lama lagi berusia 17 tahun, b cepat keluar dari kondisi krisis keuangan yang saat ini. Ia mengakui, apa apa yang terjadi saat ini menjadi pelajaran berharga ke depannya. “Selama ini terlalu bertumpu pada dana bagi hasil (DBH) dan royalti sektor migas dan batu bara. Tetapi bagaimana pemerintah Kutim bisa lebih berinovasi dan kreatif untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada untuk bisa menjadi penumbang pendapatan asli daerah,” imbuhnya.(SK3)
