SANGATTA,Suara Kutim.com (1/9)
Ketua DPRD Mahyunadi membuka kesempatan kepada Bupati Ismunandar untuk mencari pinjaman guna menutupi defisit APBD yang mencapai Rp1,4 Triliun, Sikap memberi ijin kepada pemkab itu, diakui Mahyunadi sebagai upaya terakhir jika upay lobi ke Kemenkue atau Pemerintah Pusat mentok.
Didahadapan sejumlah perwakilan peserta aksi damai menuntut penolakan pemotongan DHB dan DAU, yang terdiri Pengurus KNPI, Karang Taruna, Kadin serta berbagai Ormas, Kamis (1/9) siang di Gedung Parlemen, Mahyunadi mengakui ia secara pribadi menolak sampai pemkab mengutang karena akan menambah beban APBD tahun mendatang. “Saya kira, utang ke bank atau pihak lain boleh saja namun harus dikaji dan diperhitungkan matang-matang agar tidak menjadi beban daerah kemudian hari,” ujar Mahyunadi.
Dalam pertemuan yang diikuti Wakil Ketua Yulianus Palangiran serta sejumlah anggota DPRD Kutim lainnya, Manhyunadi mengaku tidak mengetahui berapa dana yang bakal dipinjam.
Menurut Mahyunadi, upaya menghetikan semua kegiatan proyek merupakan langkah tepat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama kontraktor. Ia mengakui, dengan penghentian kegiatan yang menggunakan APBD Kutim akan memperkecil pinjaman. “Kalau yang dipinjam Rp1,4 triliun tentu sangat besar, namun jika hitunganya sesuai dengan paket kegiatan yang sudah dikerjakan saja tentu pinjaman yang diusulkan juga akan kecil karena untuk pengembalian utang tentu disertai bunga,” bebernya seraya meminta pemkab merinci berapa dana yang dibutuhkan termasuk bunga pinjaman.
Mahyunadi menegaskan mendukung sikap gabungan organisasi masyarakat untuk memperjuangkan anggara ke pusat namun harus menunggu perjuangan Bupati Ismunandar yang berencana akan menemui Menteri Keuangan. “Jika hasilnya belum mengembirakan baru menentukan sikap untuk ke Jakarta memperjuangkan anggaran yang dipotong,” kata Mahyunadi.(SK2/SK13)
