SANGATTA (6/8-2018)
Sejumlah pejabat Pemkab Kutim ditengarai sudah lama tidak masuk kerja, mereka adalah pejabat eselon dua atau setingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Esselon Tiga seperti kepala bidang, serta esselon empat yakni Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
Sejumlah warga masyarakat mengakui banyak pejabat tidak masuk kerja dalam waktu berbulan-bulan namun tidak pernah mendapat teguran atau sangksi. Kondisi itu lebih parah, ketika insentif ASN Pemkab Kutim tahun 2017 dipotong 3 bulan karena defisit APBD. “Tidak saja pegawai yang tidak masuk kerja, pejabatnya saja banyak tidak masuk kerja. Kondisi ini sungguh memprihatinkan karena menganggu kinerja Pemkab Kutim yang ingin mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Herlang Mapatiti – anggota DPRD Kutim belum lama ini.
Kepada Suara Kutim.com, ia mengaku pernah melakukan monitorig secara informal ke sejumlah OPD bahkan sempat menemani temannya berurusan di sebuah OPD yang ternyata banyak pegawai dan pejabatnya tidak masuk kerja.
Akibat ketiadaan pejabat berwenang, ujar Herlang, urusan yang harusnya selesai dalam hitungan hari menjadi berminggu-minggu.
Politukus Hanura ini membenarkan apa yang dikeluhkan masyarakat memang benar adanya, dan ia mengakui penyebabnya beragam mulai jenuh dengan posisi yang ada, tidak ada pengembangan karir serta ketidakadilan dalam pembagian kegiatan terparah pemangkasan insentif. (SK11)
