SANGATTA (19/7-2018)
Masalah rendahnya partisipasi masyarakat Kutim di Pilkada Kaltim belum lama ini, menjadi topik pembicaraan pengurus Pekutim Sangatta dengan KPU Kutim, Kamis (19/7). Dalam pertemuan yang digelar di Kantor KPU Kutim Jalan AW Syahrani Sangatta Utara, Pekutim diwakili Alim Bahri dan Bangsawan HA.
Kepada KPU, Alim Bahri mengungkapkan hasil pantauan mereka banyak panitia pemungutan suara di TPS yg gagap bahkan tidak siap dengan tugas dan tanggungjawabnya. Bahkan, ujar Alim Bahri,
banyak warga masyarakat yang telah memiliki KTP elektronika tidak mendapat undangan. Selain itu, ada warga masyarakat yang telah meninggal dan bahkan telah tidak berada di Kutim tapi tetap terdaftar.
Selain itu, Baleg PDI Perjuangan ini menyebutkan tidak adanya tindakan tegas terkait pelanggaran di TPS terkait penggunaan KTP elektronika, selain itu atas nama Pekutim ia meminta evaluasi kinerja KPU dimana partisipasi masyarakat masih rendah.
Dalam pertemuan di ruang rapat KPU itu, Pekutim diterima Ketua KPU Fahmi Idris bersama
Sayuti Ibrahim dan Harajatang – komisioner KPU, memaparkan apa saja yang sudah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mulai menggelar pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, pertemuan kecil-kecilan hingga membagikan brosur.
“Hanya saja kesadaran dan kepedulian masyarakat merupakan kunci utama, terhadap adanya data warga yang sudah wafat atau pindah tempat bahlan ke luar Kutim, tentunya memerlukan kerja keras dan partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk menyampaikan informasi setelah DPS diumumkan,” terang Fahmi.
Terkait adanya KPPS yang “kurang” dalam melaksanakan tugas, menurut Fahmi akan diperhatikan sesuai rekomendasi Panwaslu. “Banyak hal penyebab masih rendahnya partisipasi masyarakat, setelah dilakukan evaluasi banyak sekali seperti cuaca, masih liburan sekolah, piala dunia serta kesadaran yang rendah,” timpal Sayuti seraya menambahkan perbaikan data terus dilakukan namun masyarakat juga harus aktif seperti memberitahu jika ada anggota keluarganya sudah pindah atau wafat.
Sayuti menambahkan banyak cara yang dibuka KPU agar masyarakat mau memberikan suaranya di Pilkada lalu, namun karena kesadaran rendah tetap masih rendah. “Terlebih-lebih tidak ada sanksi bagi warga masyarakat yang tidak memberikan suaranya meski dipermudah,” bebernya.
Meski sudah mendapatkan penjelasan, Halim berencana masalah rendahnya partisipasi masyarakat akan disampaikannya ke DPRD Kutim. (SK13)
