SANGATTA (4/9-2019)
Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Tuah Benua (T2B) Kutai Timur (Kutim) menargetkan di Tahun 2020 meningkatkan pelayana dengan melayani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang anggarannya dari Kementrian PU. “Untuk mendapatkan bantuan Kementrian PU itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi daerah seperti ada Perda “Peraturan Daerah Penyertaan Modal terkait penyediaan air bersih oleh PDAM, kemudian pernyataan kesiapan Pemkab dan DPRD dalam anggaran meski nantinya dananya dikembalikan sesuai dengan capaian layanan yang diberikan,” terang Plt Dirut PDAM Suparjan, Selasa (3/9) kemarin di Rumah Makan Adinda Jalan Yos Sudarso II Sangatta Utara.
Dalam pertemuan dengan jajaran PWI Kutim yang dipimpin Joni Sapan Palelleng itu, Suparjan bersama Kabag Umum – Agus Sugianto, Kabag Produksi – Rudiansyah, Kabag Keuangan – Muhammad Jais dan Kasubag Humas Protokol Noor Hadi Saputra, dijelaskan di Kaltim hanya beberapa daerah yang diundang Kementrian PU saat berlangsung pertemuan di Bali. “Alhamdulillah, hanya Kutim yang datang lengkap sehingga mendapat apresiasi Kementrian PU,” terangnya.
Diungkapkan Suparjan, program MBR yang digelontorkan Kementrian PU tidak menyebabkan anggaran daerah terganggu karena pada akhirnya akan diganti. Sementara, manfaatnya banyak karena tingkatkan pelayanan meningkat terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah karena biayanya pemasangannya lebih murah dari tarif yang ada.
Suparjan mengakui selama ini, PDAM T2B Kutim sudah memberikan diskon biaya pemasangan namun belum memenuhi harapan masyarakat. Nantinya, lewat program MBR biaya pemasangan menjadi lebih murah. “Kalau saat ini biaya pemasangan Rp2,2 juta, nanti dengan Program MBR akan lebih murah sekitar Rp1 Juta,” ungkapnya.
Sebagai operator, PDAM T2B Kutim, diakui siap memberikan layanan maksimal kepada pelanggan baru yang ditargetkan pada tahun 2020 sebanyak 2.500 pelanggan baru, setahun kemudian 2.000 dan seterusnya. “Sasarannya sudah ada, terutama di Sangatta Utara dan Selatan, Sangkulirang, Muara Wahau dan Bengalon,” beber Suparjan seraya menambahkan ada beberapa item pembiayaan yangtak bisa dikecilkan seperti upah pekerja dan material.(SK11)