SANGATTA (17/1-2017)
Pembebanan biaya selama kepada pasangan calon kepala daerah, tak bisa dipungkiri. Bahkan biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar, sementara berharap pada Paslon berharap kepada Parpol sulit didapat kecuali paslon yang diusung memang disukai masyarakat.
Asri Tawang salah satu warga Kutim, menyebutkan selama ini banyak biaya tak terduga keluar dari kantong Paslon yakni adanya proposal masyarakat. “Proposal yang beragam itu, jumlahnya ratusan dengan nilai nominal beragam namun rata-rata Rp5 Juta hingga Rp10 Jutam,” bebernya.
Ia tak memungkiri, setiap proposal yang disampaikan masyarakat tak semua permintaan dikabulkan terutam dalam jumlah nilainya. “Jadi intinya, biaya untuk menjadi kepala daerah itu memang besar, jadi jika ada yang menyatakan semua menjadi beban Parpol belum bisa karena parpol juga mengharapkan dana dari anggota dan partisipasi masyarakat,” bebernya.
Terkait isu “mahar” yang ramai digaungkan masyarakat selama ini, ia menyebutkan berada dalam aeral abu-abu. Namun, jika Paslon dibebani biaya operasional dan pemenangan oleh Parpol, pengusung memang ada. “Uang operasional itu disepakati bersama, seperti biaya rapat, transportasi serta logistik lainnya, termasuk kebutuhan saksi di TPS,” sebut Asri Tawang.
Mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dalam pertemuan di sebuah pondok pasantren, masalah kemampuan finasnsial calon, ia tak menampik. “Sepertinya sulit sekali jika ada Paslon tak mengeluarkan biaya, semua itu bisa ditekan kesadaran politik masyarakat tinggi dan mengharamkan segala bentuk pelanggaran terlebih-lebih penyuapan atau serangan fajar,” tandasnya seraya menyatakan biaya terbesar dikeluarkan saat kampanye.(SK12)
