SANGATTA (9/4-2017)
Anggaran Dana Desa (ADD) yang tak kunjung cair serta mekanisme pencairannya yang belum jelas, sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kutai Timur (Kutim) berencana menemui Bupati Ismunandar meminta kejelasan.
Kepala Desa Suka Rahmat Teluk Pandan Parakkasih kepada wartawan pada Sabtu (8/9) lalu sebagai salah koordinator menyebutkan desa saat ini membutuhkan suntikan dana sebagai biaya operasional. “Sejak Juli 2016, dana operasional kami belum juga cair,” tuturnya.
Tidak adanya kejelasan terkait pencairan dana operasional desa, Parakkasih dan beberapa kades lainnya mengaku kesulitan dalam melaksanakan program.
Disebutkan, tidak hanya aparat desa yang membutuhkan dana operasional tersebut tetapi juga beberapa lembaga yang ada di desa. “Lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta beberapa lembaga lainnya yang bernaung di desa juga perlu dana tersebut,” terangya seraya menyebutkan sejumlah lembaga desa telah menagih biaya operasional tersebut ke pihak desa.
Disinggung apa kendala terhambatnya pencairan ADD yang disebut Menteri Keuangan sudah ditransfer ke daerah, Parkkasih tidak mengetahui pasti karena selama ini belum ada penjelasan termasuk dana ADD tahap II tahun 2016.
Sebelumnya, Wabup Kasmidi Bulang menegaskan semua kegiatan fisik desa yang menggunakan ADD namun terbayarkan akan dibayar melalui APBD Perubahan, sedangkan kegiatan administrasi tidak.(SK11/SK14)