Samarinda – Keterlambatan Kabupaten Berau dalam menindaklanjuti program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI memantik kritik dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah. Legislator dari dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini menilai, Pemkab Berau terlalu pasif dalam menyikapi peluang program nasional yang dibiayai oleh APBN.
“Berau harus belajar dari Samarinda. Kenapa Samarinda bisa, sementara Berau tidak bisa. Itu kan artinya ada yang perlu dievaluasi dan diperbaiki,” ujar Syarifatul saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Kamis (12/6/2025).
Sekolah Rakyat merupakan program strategis dari Kemensos yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan anggaran yang disiapkan mencapai ratusan miliar. Dari lima daerah di Kaltim yang mengusulkan, hanya Kota Samarinda yang lolos memenuhi seluruh syarat administratif dan teknis.
Syarifatul mengaku kecewa karena Berau yang juga mengusulkan program ini, ternyata belum memenuhi persyaratan, padahal program ini sangat dibutuhkan untuk pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil dan miskin.
“Kalau semua syarat sudah terpenuhi, biasanya anggaran itu sudah standby. Sayangnya, Berau belum siap,” tambahnya.
Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Berau untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan keterlambatan. Bila diperlukan, ia siap mendampingi langsung konsultasi ke Kemensos demi mempercepat realisasi.
“Nanti kami akan ke Dinsos. Kami ingin tahu apakah syaratnya sudah lengkap, atau ada hambatan administrasi lainnya. Kalau perlu, kami ikut ke Kemensos,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Dinas Sosial Berau menjalin komunikasi dengan Dinsos Samarinda yang telah sukses menembus verifikasi program. Menurutnya, pengalaman Samarinda bisa menjadi acuan konkret dalam menyusun strategi administratif dan teknis yang dibutuhkan.
“Coba koordinasi ke Samarinda. Pelajari apa saja yang mereka lakukan sampai bisa lolos. Ini bentuk tanggung jawab kita agar program pusat yang bagus ini tidak sia-sia,” ujarnya.
Politikus Golkar ini menggarisbawahi pentingnya inisiatif daerah dalam merespons program strategis dari pusat. Jika hanya menunggu, potensi pendanaan besar bisa hilang.
“Kalau lambat dieksekusi, yang rugi rakyat. Jadi jangan sampai program bagus tidak jalan hanya karena kurang gerak dari daerah,” tutupnya. (ADV).
