SANGATTA (18/20-2020)
Meski masa kerja Pjs Bupati Kutai Timur (Kutim) M Jauhar Efendi, tergolomg singkat, namun tugas yang diemban beda tipis dengan Bupati Definitif. Tak heran, sebagai pejabat yang mendapat amanat Mendagri untuk memimpin Kutim, Jauhar berusaha maksimal melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai koridor hukum.
Saat menerima rombongan PWI Kutim belum lama ini, ia menyebutkan dengan singkat bisa membantu Pemkab Kutim menyelesaikan “Pekerjaan Rumah” yang belum selesai, terutama menyelesaikan permasalahan utang dengan kontraktor, pembagian anggaran yang adil di semua OPD termasuk meningkatkan gajia TK2D.
“Banyak laporan OPD terkait anggaran yang dirasakan belum mendukung, sementara ada OPD yang anggaranya lebih besar. Saya bersama DPRD, akan membahasnya terlebih adanya utang Pemkab Kutim agar benar-benar diselesaikan pada 2021 mendatang karenanya pada RAPBD yang digarapdi tahun 2020 sudah tuntas,” sebutnya.
Jauhar menambahkan sesuai tugas yang ia emban dan sebagai bahan laporan ke Gubernur Kaltim dan Mendagri, ia akan meminta informasi TAPD termasuk penggunaan anggaran yang on the track. “Kepada OPD saya akan minta untuk memaparkan penggunaan anggaran yang dilakukan selama ini, termasuk rencana tahun 2021,” bebernya.
Dengan begitu, sambungnya, Kutim ke depan bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain, meski demikian ia bersyukur dana untuk Pilkada sudah aman meski sempat menjadi perhatian dengan Mendagri.
Lebih jauh, ia menyebutkan agar anggaran sehat, perkiraan anggaran benar-benar dikaji dan belanja barang jangan sampai melampaui perkiraan anggaran. “Kalau ada 100 yang kita belanjakan cukup 80, sisa sebagai antisipasi jika target tidak tercapai tapi kalau lebih besar rencana belanjanya bisa gawat,” ungkap mantan Kepala Biro Humas Kaltim ini.(SK3)
