SuaraKutim.com, Sangatta – Kutai Timur (Kutim) akan mengalami perubahan paradigma pembangunan, di mana sektor pertambangan tidak lagi menjadi penopang utama pembangunan daerah mulai tahun 2030. Komisi C DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan hal ini dan mengacu pada pemetaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas).
“Selama ini, 95 persen pembiayaan daerah kita dari sektor pertambangan,” ujar Jimmi beberapa waktu lalu.
“Kita berharap fokus bergeser ke pembangunan infrastruktur terutama di bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, pendidikan, dan sektor lain selain sumber daya mineral,” lanjut Jimmi.
Lebih jauh, Jimmi menegaskan kepentingan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pembangunan, walaupun sumber daya alam terbatas.
“SDM menjadi faktor utama pembangunan, dan jika kita bisa memanfaatkan potensi SDM, pembangunan akan lebih merata walaupun sumber daya alam terbatas,” paparnya.
Mengenai infrastruktur, Jimmi menyampaikan upaya peningkatan aksesibilitas di Kutai Timur.
“Kita masih dianggap terisolasi dari pusat, terutama karena sebagian besar wilayah kita adalah wilayah transmigran,” katanya.
“Oleh karena itu, kita berusaha membuka isolasi, seperti mengembangkan pelabuhan dan memastikan akses antar kecamatan terkoneksi dengan baik,” jelas Jimmi.
Jimmi juga menyinggung potensi lahan di Kutim yang belum termanfaatkan. Ia menjelaskan bahwa Kutim memiliki lahan seluas lebih dari 3,5 juta hektar, dengan 1 juta hektar di antaranya dapat digunakan untuk perkebunan. Pusat diharapkan mendorong investasi guna memanfaatkan lahan yang belum tereksplorasi tersebut. (red/*/adv)
