Beranda hukum Tim Keuangan Kutim, Usahakan Gaji dan Insentif Tepat Waktu Dibayarkan

Tim Keuangan Kutim, Usahakan Gaji dan Insentif Tepat Waktu Dibayarkan

0
Salah satu proyek yang dirasakan tidak ada manfaatnya terlebih dibangun di tempat yang tak tepat posisinya.

Loading

SANGATTA (17/7-2020)

                Persoalan keuangan Pemkab Kutim yang terkesan terseok-seok selama ini, sehingga untuk menutupinya pemkab berusaha meminjam ke sejumlah bank tampaknya, kedoknya semakin terkuak usai KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Pemkab Kutim, Kamis (2/7) lalu.

Yulianti – Asisten Administrasi Umum Setda Kutim

                Pasalnya, ketika roda pemerintahan dan pembangunan, dipegang Wabup Kasmidii Bulang yang ditunjuk Mendagri sebagai Plt Bupati, kini pembayaran gaji TK2D dan insentif ASN dibayar tepat waktu. Ironisnya, pembayaran dilakukan hanya beberapa hari setelah SK Mendagri diterima Kasmidi Bulang.

“Insentif pegawai sudah kita kembalikan ke porsinya, seperti pembayaran gaji TK2D sudah dianggarkan satu tahun penuh,” jelas Yulianti yang juga Asisten III Bidang Administrasi Sekkab Kutim yang kini ditugasi sebagai Plh Kepala BPKAD Kutim.

Wanita yang dikenal piawi mengelola keuangan Pemkab Kutim selama ini,  menyatakan ke depan setiap awal bulan atau setiap tanggal 1, baik pegawai maupun TK2D  bisa menerima insentif maupun gaji secara bersamaan. “Artinya Pemkab tak membedakan ASN dan TK2D saat pendistribusian hak yang dinanti-nantikan setiap bulan ini,” ujar mantan Kabag Keuangan Setda Kutim.

Sayangnya, saat ini, Pemkab dengan pesertujuan DPRD  tidak mengalokasikan  penuh padahal gaji ASN yang bersumber dari DAU, seharusnya dianggarkan 12 bulan ditambah gaji 13 dan 14. Demikian dengan gaji TK2D yang hanya dialokasikan beberapa bulan saja.

“Sekarang ini diusahakan penuh dua belas bulan, sehingga gaji dan insentif ASN aman posisinya sementara proyek-proyek yang tidak prioritas dihentikan dulu,” ujar Yulianti yang tampak kelelahan setelah memimpin BPKAD.

Menjawab pertanyaan wartawan seputar APBD Kutim, ia sempat terdiam seakan memberi isyarat betapa beratnya kondisi Kutim dengan manajemen yang ada selama ini. “Benang kusutnya luar biasa, sudah kusut eh basah lagi jadi berat sekali untuk diurai namun dengan keihlasan untuk kepentingan orang banyak, satu persatu ditata kembali,” beber tim keuangan ketika Kutim dipimpin Mahyudin, Awang Faroek Ishak hingga Isran Noor.

Terkait ada proyek yang harus dipangkas, ia membenarkan namun harus dilihat dalam-dalam agar tidak menimbulkan masalah baru, namun ia punya saran sebaiknya stop semua kegiatan untuk menemukan titik temu yang lebih baik.

“Keadaan sekarang ini dibilang rumit, ya rumit.  Kalau kita memangkas anggaran ada yang harus dikorbankan. Harusnya kalau kita mau memangkas anggaran, betul-betul kita perhatikan apa yang dipangkas itu, apakah pekerjaan itu sudah berjalan atau belum. Jika belum, mungkin itu yang bisa kita lakukan pemangkasan. Tapi kalau sudah jalan, itu harusnya lebih diperhatikan,” tegasnya.

Menyinggung utang Pemkab serta pembayaran gaji, Yuli menyebut terkait dengan  penerimaan daerah yang dikelola  Bapenda terlebih di masa pandemic Corona. “Jika penerimaan daerah turun,  bukan tidak mungkin pembayaran utang tertunta hingga tahun depan, semoga saja di Bapenda dana masuk terus  ke kas daerah,” harapnya seraya menambahkan antara Bapenda dengan BPKAD harus aktif berkoordinasi.

Sekedar diketahui selama ini, soal gaji dan insentif pegawai Pemkab Kutim selalu dikeluhkan, selain tidak tepat waktu pembayarannya juga selalu terancam akan dipangkas dengan alasan tidak ada dana, disisi lain pegawai mengetahui adanya proyek-proyek yang dianggap tak masuk akal dibagun dikala keuangan pemkab, senin kemis ini.(SK3/SK5)