SANGATTA,Suara Kutim.com (18/1-2017)
Anggaran operasional DPRD Kutim tahun 2017 mengalami penurunan 50 persen, kondisi ini sebut Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangiran, ironis, karena banyak Raperda yang hendak dibahas yang diharapkan akan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).
Kepada wartawan termasuk Suara Kutim.com disebutkanm saat pembahasan anggaran, disepakati DPRD mendapat anggaran Rp30 miliar namun kenyataannya setelah disetujui Raperdanya, Pemkab malah mengurangi Rp5 M sehingga menjadi Rp25 miliar. “Artinya, kondisi APBD Kutim menjadi Rp254 M atau berkurang 5O persen dari tahun 2016 yang mencapai Rp50 M,” ungkap Yulianus.
Diakui, dengan anggaran yang disepakati Rp30 miliar diharapkan bisa digunakan untuk membahas sekitar 21 Raperda yang masuk Prolegda. Yulianus mengaku tidak mengerti pos anggaran mana lagi yang harus dikorbankan . “Makanya, saat saya pimpin rapat Renja (Rencana Kerja) tahun 2017 setelah saya lihat anggaran turun lagi jadi Rp25 miliar, rapat langsung saya tutup. Kami akan minta penjelasan pemerintah terkait turunnya anggaran ini,” sebutnya ketika disambangi di ruang kerjanya.
Yulianus mengungkapkan, dengan APBD Rp30 M, dipastikan DPRD Kutim pada tahun 2017 tidak melakukan pengadaan barang. Disebutkan, kalau dipotong konsekuensinya, pekerjaan dikurangi. “Kalau DPRD kerja maksimal, membahas Raperda dan melaksanakan berbagai tugas pokok DPRD, maka saya yakin dalam waktu enam bulan anggaran itu sudah habis. Karena itu, kami masih berusaha agar anggaran minimal dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal, Rp30 miliar,” tandas Yulianus.
Ia menambahkan, dalam keadaan keuangan yang minim DPRD ingin bekerja maksimal menghasilkan Perda yang bisa mendatangkan PAD. Selama ini, APBD Kutim mengandalkan dana perimbangan, dana bagi hasil atau royalti. “Ketika PAD kecil, kita jadi kalang kabut. Tapi kalau PAD tinggi, tentu Kutim ini tidak akan kesulitan. Meskipun anggaran dari pemerintah pusat turun, dampaknya tidak akan separah sekarang ini. Tapi karena PAD kecil, makanya dampak sangat berat dirasakan pemerintah,” katanya seraya menambahkan reses dilakukan 3 bulan sekali.(SK2/SK3)
