Balikpapan – Persoalan banjir di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029. Yusuf Mustafa, anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar, mempertanyakan besaran anggaran yang telah digunakan untuk mengatasi persoalan klasik tersebut.
“Masalah banjir ini juga klasik sekali di Kota Balikpapan. Tapi kami apresiasi, banyak wilayah yang dulu tergenang sekarang tidak lagi,” ujar Yusuf dalam forum tersebut, Senin (2/6/2025).
Meski memberi pujian atas upaya Wali Kota, ia tetap menekankan pentingnya transparansi dalam penyerapan anggaran. Ia bahkan menyatakan kesiapannya sebagai wakil dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan untuk ikut mencarikan solusi pendanaan jika diperlukan.
“Saya ingin menanyakan, berapa besar sudah anggaran yang diserap pemerintah kota untuk program mengatasi banjir ini,” ucapnya.
Yusuf juga menyinggung keberadaan Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kaltim yang berasal dari Balikpapan, yang menurutnya menjadi peluang besar untuk mendukung pendanaan dan program pembangunan di kota tersebut.
“Tidak ada alasan untuk tidak membantu. Kami dari dapil Balikpapan ingin berbuat nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa masterplan penanganan banjir telah disusun oleh Dinas PUPR. Ia menyebutkan bahwa dokumen perencanaan lengkap termasuk detail engineering design (DED) telah tersedia, meski pelaksanaannya masih tergantung pada kapasitas pendanaan.
“Memang kami masih memilah mana yang dibiayai APBD kota, mana yang diajukan ke provinsi dan pusat,” jelas Bagus.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga, termasuk DPRD Kaltim, untuk memperjuangkan alokasi anggaran tambahan di tingkat provinsi maupun pusat.
“Silakan Pak Yusuf lihat masterplan kami secara lengkap, agar bisa memperjuangkannya di tingkat provinsi,” sambungnya.
Selain itu, ia berharap bantuan konkret juga dapat diberikan melalui pokok pikiran (pokir) anggota dewan, khususnya dalam program normalisasi dan revitalisasi saluran drainase di wilayah yang masih rawan banjir.
“Kalau jalan sudah cukup, sekarang saluran air yang perlu dinormalisasi. Ini yang bisa kita kerjakan cepat lewat dukungan pokir dewan,” tutup Bagus.
Dengan kolaborasi antara pemerintah kota dan wakil rakyat dari tingkat provinsi, diharapkan penanganan banjir di Balikpapan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan. (ADV).
