Samarinda – DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna ke-16 dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Usai forum resmi itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan menyoroti pentingnya menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata tidak boleh lagi dipandang sebelah mata.
“Sudah saatnya UMKM naik kelas,” tegasnya, Senin (2/6/2025).
“Kita perlu melihat pertanian dan perikanan bukan hanya sebagai subsisten, tapi sebagai basis produksi industri dan ekspor,” kata Firnadi, seraya menekankan peran inovasi dan teknologi dalam pengelolaan sektor primer.
Fraksi PKS menilai bahwa sektor-sektor tersebut selama ini belum mendapat dukungan optimal dari sisi infrastruktur, anggaran, dan kebijakan fiskal. Karena itu, mereka mendesak agar ada keberpihakan nyata dalam dokumen perencanaan RPJMD yang tengah dibahas.
Sorotan tajam juga diarahkan pada peran UMKM. Menurut Firnadi, UMKM telah membuktikan ketangguhannya selama masa pandemi dan kini perlu didorong menjadi pelaku utama ekonomi digital.
“UMKM ini fondasi ekonomi rakyat. Harus ada akses pembiayaan yang mudah, pelatihan yang tepat, dan percepatan digitalisasi,” tambahnya.
Dalam pandangan Fraksi PKS, penguatan ekonomi lokal tidak bisa dilepaskan dari peran koperasi dan sistem keuangan syariah. Keduanya dinilai mampu menjadi instrumen yang adil, etis, dan inklusif dalam mendistribusikan kekayaan.
“Ekonomi syariah bukan sekadar label. Ini menyangkut tata kelola yang etis dan transparan,” ujarnya lagi.
Fraksi PKS juga menyampaikan keprihatinan terhadap pola pembangunan yang masih elitis dan top-down. Mereka mendorong pembangunan yang dimulai dari akar, yakni desa, kampung nelayan, kelompok tani, dan pelaku usaha kecil.
“Kalau petani dan nelayan terus kesulitan pupuk dan pemasaran, kita hanya membangun menara gading,” kata Firnadi.
Dalam penutup pandangannya, Firnadi menyerukan kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Kalimantan Timur yang adil, mandiri, dan berdaya saing. Ia menegaskan bahwa RPJMD tidak boleh menjadi formalitas, melainkan pedoman kerja yang menjawab kebutuhan rakyat secara nyata.
“Kita ingin Kalimantan Timur bukan hanya kaya sumber daya, tapi juga kaya inovasi dan lapangan kerja,” tutupnya. (ADV).
