SANGATTA (29/5-2017)
Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Kutim dalam 15 tahun terakhir, dinilai Wakil Bupati Kasmidi Bulang tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat dan daerah, bahkan lahan pertanian yang menjadi sumber pangan masyarakat telah dialihkan fungsinya menjadi perkebunan kelapa sawit.
Ia mengakui selama ini, perkebunan kelapa sawit menjadi prioritas sehingga ketersediaan pangan menipis terutama beras. Mantan anggota DPRD Kutim ini mengungkapkan tidak ada dampak siginifikan perkebunan kelapa sawit. “Plasma banyak yang bermasalah, karena itu masyarakat kembali menanam padi di lahan yang masih bisa ditanami padi atau palawija,” pesan Kasmidi.
Ditanya soal penolakan sawit masyarakat oleh perusahan-perusahan perkebunan kelapa sawit, Kasmidi berjanji akan menjatuhkan sanksi adminitrasi bagi perusahan yang tidak mau membeli sawit masyarakat lokal. Namun ia menyebutkan, kabatr penolakan perusahaan itu sudah lama terjadi. “Ketika dilakukan mediasi, tidak terjadi lagi,” terangnya.
Orang nomor dua di Pemkab Kutim ini menyebutkan penolakan perusahaan menolak sawit masyarakat, karena khawatir bibit yang digunakan kurang berkualitas karena banyak ditemukan bibit tidak bagus.
“Setelah dijelaskan, semua sudah mengerti dan sekarang semua sudah ditampung. Tapi kalau memang masih ada perusahan yang tidak mau tampung sawit masyarakat, akan diberikan sanksi adminitrasi karena memang sudah ada kebijakan pemerintah, bahwa perusahan wajib menampung sawit masyarakat di sekitar perusahan,” tandas Kasmidi tanpa merinci sanksi administrasi yang bakal diberikan.(SK2)
