![306c0b1f-4c04-4ee9-a157-e9ea530e7c4d](https://suarakutim.com/wp-content/uploads/2019/10/306c0b1f-4c04-4ee9-a157-e9ea530e7c4d-640x427.jpg)
SANGATTA (25/10-2019)
Proses pembangunan di Indonesia terus bergerak dengan pelayanan yang lebih mudah, transparan dan akuntabel. Potensi sumber daya alam (SDA) dan potensi lainnya, tidak memberikan manfaat jika tidak dikelola dengan maksimal.
Agar semua potensi bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah memberikan peluang kepada daerah untuk menjalin kerjasama baik antardaerah maupun luar negeri. Namun, kesemua kerjasama, ujar Wagub Hadi Mulyadi harus dalam batas aturan yang telah ditetapkan seperti tidak bertentangan dengan hukum lebih tinggi, tidak terkait kejahatan dan lebih penting bermanfaat kepada masyarakat.
Ungkapan itu, dikemukana Hadi Mulyadi saat membuka Bimtek Bimbingan Teknis ( Bimtek) Kerja Sama Daerah dan Sosialisasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang digelar Biro Humas Setprov Kaltim, di Balikpapan, Jumat (25/10).
Dihadapan peserta yang terdiri pejabat Pemkab dan Pemkot serta OPD se Kaltim ini, diungkapkan Hadi ia telah mewakili Pemprov Kaltim untuk melakukan MoU dengan sejumlah perguruan tinggi di Australia untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kaltim. “Daerah harus bisa menjajaki kemungkinan untuk bekerjasama dengan banyak pihak terlebih-lebih terkait peningkatan SDM warga Kaltim, karenanya koordinasi dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat jangan diabaikan sehingga semua termonitor terlebih terkait dengan perjalanan dinas ke luar negeri,” bebernya.
Bimtek yang menhadirkan Nelson Simanjuntak – Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Ninuk Handoyo Riantini – Kepala Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi Biro Organisasi dan TatalaksanaSekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta M Syafranuddin – Kepala Biro Humas Setrpov Kaltim, terang Kabag Kerjasama Biro Humas Setprov Kaltim, Riduan untuk memberikan bekal bagi pejabat terkait jika melakukan kerjasama dan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk ingin berkunjung ke Kemendagri yang saat ini sudah menerapkan layanan digital atau on line.(SK8)