SANGATTA (8/10-2018)
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mahyunadi, Senin (8/10) dijelaskan pada belanja tidak langsung dialokasikan Rp1,3 triliun yang diprogram untuk pemenuhan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Gaji, Komunikasi dan Operasional Pimpanan dan aggota DPRD berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2017. “Sedangkan belanja langsung sebesar Rp1,63 triliun diarahkan untuk belanja OPD, Pekerjaan infrastruktur yang dilakukan melalui kegiatan mulyi years, pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dan pemenuhan gaji TK2D serta pembebasan lahan,” terang Ismu dihadapan 21 anggota DPRD Kutim diantaranya Wakil Ketua DPRD Yulianus Palangiran.
Disaksikan Wabup Kasmidi Bulang, Sekda Irawansyah serta pejabat lainnya, ditegaskan pembangunan pada tahun 2019 searah dengan pembangunan nasional dan Pemprov Kaltim. Berdasarkan RKPD Kaltim, terang Ismu, Pemkab menetapkan “Pemantapan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan “ sebagai sentra utama pada tahun 2019.
Ia mengakui, pada tahun 2019 nanti prioritas pembangunan diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pemantapan produksi pangan dan komoditas unggulan.
Sebelumnya, Ismu menerangkan pendapatan daerah tahun depan mencapai Rp2,89 triliun yang diperoleh dari PAD sebesar Rp116,5 miliar, Dana Perimbangan (DP) Rp2,04 triliun dan lain-lain pendapatan Rp732,5 miliar.
Sementara belanja daerah ditargetkan Rp2,94 triliun yang secara otomatis Pemkab Kutim defisit Rp50 M. Kekurangan dana ini, disebutkan akan diseimbangkan dengan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah.”Karenanya, saya intruksikan semua OPD untuk memprogramkan kegiatan yang top priority serta berprinsip pada money follow programs. “Pemkab berharap dukungan DPRD Kutim agar program mensejahterakan rakyat ini terwujud,” pinta Ismu sebelum mengakhiri pidatonya(ADV-DPRD KUTIM)
