SANGATTA (8/10-2018)
Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) kini terbagi dua kubu, ini tergambar dari pola perjuangan mereka. Jika ada yang demo pada (25/9) lalu, yang menuntut agar mereka diprioritaskan untuk jadi CPNS, termasuk tuntutan kenaikan gaji 
Karena itu, kubu kedua ini tidak ingin memaksakan tuntutanya pada pemerintah, terutama masalah kenaikan gaji.
Penilaian itu diungkapkan Bupati Kutim Ismunandar pada wartawan kemarin Senin (8/10), saat ditanya kenaikan gaji TK2D serta tuntutan agar diprioritaskan jadi CPNS. “Masalah kenaikan gaji, itu perlu dibahas terlebih dahulu, jadi itu belum tentu naik,” kata Ismu.
Diungkapkan Ismu, setelah ada demo TK2D agar diprioritaskan jadi CPNS serta tuntutan agar mendapat kenaikan gaji, ada pula TK2D yang datang dari berbagai kecamatan yang menamakan diri TK2D dari pedalaman menyatakan siap menerima kebijakan pemerintah, termasuk masalah kondisi penggajian.
“Mereka ini masih menghargai saya sebagai orang tua, makanya meskipun ada harapan kenaikan gaji, tapi tidak mau demo. Mereka ini menyatakan juga siap memahami kondisi keuangan pemerintah. Jadi mereka ini, meskipun tak ada kenaikan gaji karena kondisi keuangan, tidak masalah, karena memahami situasi keuangan pemkab Kutim, yang lagi sulit,” katanya.
Bagi Ismunandar soal DPRD menjanjikan akan akan memperjuangkan gaji TK2D naik, itu masih harus dibahas. “Anggaran itu perlu ada pembahasan dengan DPRD. Tidak bisa diputuskan saat ini, termasuk alokasi di APBD 2019. Sebab banyak kebutuhan pemerintah yang lain, yang juga perlu diperhatikan,” katanya.
Dikatakan Ismu, sekarang TK2D terlalau banyak tuntutan. Ia menambahkan, kalau mau jujur, Pemkab Kutim ini tidak pernah mengadakan perektrutan TK2D. Namun karena banyak yang minta tolong pada berbagai pihak, diterima.
Orang nomor satu di Pemkab Kutim ini menyebutkan ada yang minta asalkan kerja, bahkan tanpa gaji sekalipun, mau. Namun anehnya, sekarang minta berbagai macam tuntutan. “Pakai demo pula. Demo ini yang saya tidak ingin jadi komoditas politik,” tandas Ismu.
Meskipun kini ada dua kubu, namun Ismunandar menyatakan belum memutuskan apakah ada rasionalisasi jumlah TK2D. “Untuk sementara, yang pasti akan dirasionalisasi itu yang memang tidak masuk kerja, sesuai aturan. Kalau masih aktif dengan baik, maka tentu tidak akan dirasionalisasi,” janjinya.
Seperti diwartakan, ratusan TK2D Pemkab Kutim belum lama ini menggelar unjuk rasa meminta gaji mereka disesuaikan dengan kondisi saat ini paling tidak sama dengan UMK, selain itu mendapat prioroitas bisa diangkat sebagai CPNS terlebih bagi yang sudah mengabdi lebih 5 tahun.SK2/SK3)
