Beranda kutim adv pemkab Dikepung Rumah Sakit Swasta, RSUD Kudungga Wajib Jadi Barometer Layanan Kesehatan

Dikepung Rumah Sakit Swasta, RSUD Kudungga Wajib Jadi Barometer Layanan Kesehatan

0
Foto bersama, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman berfoto bersama dengan Dirut dan jajaran RSUD Kudungga Sangatta

Loading

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman saat memberikan arahan dalam acara ekspos hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kudungga Sangatta Semester I Tahun 2024, Senin (24/6/2024)

SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Meski di satu sisi RSUD Kudungga Kutai Timur merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang harus meningkatkan nilai profit dari sebuah bisnis dalam layanan kesehatan, namun di sisi lain RSUD Kudungga juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pasien, dengan memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai pasien dan juga kenyamanan masyarakat saat mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit.

Dua sisi ini, menurut Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah standar pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh RSUD Kudungga. Sehingga RSUD Kudungga harus menjadi tolak ukur atau barometer dalam pemberian layanan kesehatan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur.

“Kita berharap RSUD Kudungga ini menjadi barometer dalam layanan kesehatan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Kenapa saya katakan harus menjadi barometer, karena jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Kaltim, seperti Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara hanya ada satu rumah sakit saja, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Parikesit. Sementara di Kutai Timur, RSUD Kudungga dikepung dengan klinik dan Rumah Sakit milik swasta, baik di Kota Sangatta sendiri maupun di kecamatan lainnya,” ucap Bupati Ardiansyah saat memberikan arahan dalam eskpos laporan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kudungga Triwulan I Tahun 2024 di ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Senin (24/6/2024).

Dirut RSUD Kudungga Sangatta, Muhammad Yusuf saat memberikan laporan terkait ekspos hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kudungga Semester I Tahun 2024

Lanjut Ardiansyah, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena dengan semakin banyaknya rumah sakit swasta di sebuah wilayah maka akan semakin banyak persoalan yang dihadapi oleh RSUD Kudungga, salah satunya yakni permasalahan ketersediaan dokter spesialis. Pasalnya, sudah bukan menjadi rahasia umum jika para dokter spesialis ini akan lebih memilik mengutamakan praktek di rumah sakit swasta dibandingkan di rumah sakit milik pemerintah.

“Padahal mereka (dokter spesialis, red) statusnya adalah aparatur sipil negara (ASN), baik itu PNS, PPPK maupun tenaga honorer pemerintah, namun lebih memilih mengutamakan jam praktek di rumah sakit atau klinik milik swasta dan saya mengamati hal itu sudah sejak lama. Seharusnya para dokter di RSUD itu menjadikan Rumah Sakit pemerintah sebagai hal yang prioritas dan pengabdiannya juga tanpa batas,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan, untuk menjadi barometer dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat, tentunya RSUD Kudunggan juga wajib meningkatkan mutu pelayanan dengan melengkapi sejumlah fasilitas kesehatan. Hal tersebut kini secara bertahap sudah dilakukan dan tentunya Pemerintah Kutai Timur juga siap memberikan dukungan.

“Kita (RSUD Kudungga, red) sudah punya instalasi cuci darah atau hemodialisa sendiri, juga dilengkapi dokter spesialis yang bisa mengambil tindakan medis darurat, seperti bedah dan lainnya. Yang tidak kalah penting adalah RSUD Kudungga juga melayani MCU (Medical Check Up), sehingga para karyawan perusahaan yang beroperasi di Kutim tidak perlu jauh-jauh lagi keluar daerah hanya untuk melakukan MCU. Meski memang tidak bisa dipungkiri, ada juga yang memilih melakukannya (MCU, red) di luar Kutim, mungkin ingin sekaligus berlibur,” sebut Ardiansyah.

Di penghujung sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman berharap RSUD Kudungga terus memberikan pelayanan terbaik dalam layanan kesehatan kepada masyarakat luas, khususnya warga Kutai Timur.

“Jangan hanya sekedar mengejar status akreditasi, namun bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat luas dengan peningkatan mutu layanan kesehatan, khususnya kepada warga Kutai Timur,” pungkasnya.(Red SK/ADV)