Samarinda – “Kalau jalanan gelap, kita tidak hanya khawatir celaka, tapi juga jadi sasaran kejahatan,” ujar Subandi di DPRD Kaltim, Selasa (1/7/2025). Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur ini menyoroti minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan provinsi. Ia menegaskan bahwa masalah penerangan jalan umum (PJU) merupakan kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan pengguna jalan dan pencegahan tindak kriminal, terutama di kawasan gelap yang rawan kecelakaan dan kejahatan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menggenjot program pemasangan PJU secara masif pada tahun 2025. Anggaran sebesar Rp146 miliar telah disiapkan untuk menjangkau delapan kabupaten/kota. Namun, Kutai Barat dan Mahakam Ulu belum masuk dalam daftar penerima karena status jalannya masih belum pasti apakah termasuk jalan provinsi atau tidak.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kaltim, Heru Santosa, menjelaskan bahwa program ini merupakan respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait ruas jalan gelap di berbagai daerah. “Banyak ruas jalan yang masih gelap. Makanya, tiap tahun kita sisihkan anggaran untuk PJU,” jelasnya.
Selain memasang lampu jalan, Dishub juga memperhatikan keamanan dan keawetan fasilitas PJU. Heru mengungkapkan, komponen yang digunakan kini dirancang lebih kompleks agar tidak mudah dicuri, mengingat sebelumnya sempat terjadi kehilangan beberapa unit.
“Kami menggunakan komponen yang lebih kompleks, dan susah untuk dibongkar,” ujarnya menambahkan.
Subandi juga menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat terkait penerangan jalan terus mengalir kepada DPRD, baik dari daerah pelosok hingga kawasan penyangga perkotaan. Untuk itu, ia bersama anggota dewan lainnya telah menyisihkan sebagian dari pokok-pokok pikiran (pokir) mereka demi mendukung penambahan PJU. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, walau saat ini Pemprov sedang melakukan efisiensi.
“Kami sangat mendukung penambahan anggaran untuk LPJU. Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga,” ujarnya. Ia optimistis bahwa tahun depan akan ada perkembangan nyata dari program tersebut.
Dengan dukungan DPRD dan komitmen pemerintah daerah, diharapkan tahun 2025 menjadi titik terang dalam upaya menciptakan jalanan yang aman dan nyaman di seluruh Kalimantan Timur. (ADV).
