Samarinda – “Kita ingin Kalimantan Timur tidak hanya jadi lumbung sumber daya alam nasional, tapi juga kuat secara ekonomi lokal,” ujar Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, merespons inisiatif Gubernur Rudy Mas’ud dalam mengajak pengusaha tambang dan migas bersinergi dengan BUMD. Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kaltim, Selasa (1/7/2025).
Menurut Firnadi, pernyataan Gubernur Kaltim saat berada di Jakarta adalah sinyal kuat untuk mendorong transformasi fiskal daerah melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah. Ia menilai, pelibatan BUMD dalam industri ekstraktif seperti batu bara dan migas merupakan langkah konkret menuju kemandirian fiskal yang selama ini dinanti-nanti.
“Optimalisasi peran BUMD sangat penting sebagai komponen dasar pembangunan. Ini harus disambut tidak hanya oleh BUMD, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan,” tegas Ketua Fraksi PKS itu.
Selama ini, Firnadi menyoroti bahwa kontribusi sektor tambang dan migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal. Kolaborasi strategis antara BUMD dan perusahaan pemegang konsesi bisa membuka peluang pengelolaan jasa logistik, penyediaan infrastruktur, hingga layanan pendukung industri energi.
“Kami di Komisi II siap mendorong langkah konkret agar BUMD kita tidak hanya jadi pelengkap, tapi aktor utama dalam mengelola sektor-sektor strategis,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya pelibatan BUMD dalam industri migas dan batu bara, termasuk sektor offshore. Ia bahkan menyebut bahwa sinergi bisa diperkuat dengan dukungan layanan keuangan dari Bankaltimtara seperti kredit modal kerja, investasi, hingga payroll karyawan.
“Perusahaan daerah bisa hasilkan pendapatan lebih besar kalau diberi peran. Kita harus bersinergi untuk peningkatan PAD,” ujar Rudy.
Firnadi pun menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari reformasi fiskal berbasis keadilan dan keberlanjutan. Ia berharap, BUMD di Kaltim segera memperkuat kapasitas dan tata kelolanya agar siap bermitra dengan industri besar. Salah satunya melalui penyusunan skema teknis yang kompetitif dan berbasis kebutuhan pasar.
“Peluang sangat besar. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan BUMD agar benar-benar siap menjadi mitra strategis, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Dengan dukungan legislatif dan eksekutif yang sejalan, Kalimantan Timur berpeluang besar menjadi provinsi dengan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada pembangunan ekonomi daerah dan masyarakatnya. (ADV).
