Kutai Timur – Komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah timur Kalimantan kembali diperkuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur Tahun 2025–2029. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutim bersama anggota DPRD Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Kutai Timur.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Apansyah, Arfan, Agus Aras, Agusriansyah Ridwan, dan Sulasih. Kehadiran para legislator ini menjadi sinyal dukungan penuh terhadap perumusan arah pembangunan lima tahun mendatang di Kabupaten Kutai Timur.
Salah satu Anggota DPRD Kaltim, Apansyah, menyatakan bahwa forum Musrenbang ini menjadi ajang penting dalam merumuskan kebijakan yang akan membawa perubahan signifikan bagi Kutim.
“Musrenbang ini harus menjadi komitmen bersama untuk membangun Kutai Timur yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya di hadapan peserta forum, Kamis (26/6/2025) yang lalu.
Ia menegaskan bahwa proses penajaman, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap sasaran dan arah kebijakan pembangunan merupakan inti dari Musrenbang RPJMD. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, mulai dari eksekutif hingga elemen masyarakat, sangat dibutuhkan.
Dalam acara tersebut, hadir pula Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi, serta jajaran camat dan lurah se-Kabupaten Kutim. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya agenda teknokratis, melainkan juga manifestasi visi kolektif dalam mendorong kesejahteraan dan kemajuan daerah.
DPRD Kaltim menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pembangunan di Kutai Timur, baik melalui fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran.
Musrenbang RPJMD ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, termasuk di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. (ADV).
