![]()
SUARAKUTIM.COM, SANGATTA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) saat ini berpacu dengan waktu untuk bisa segera menghadirkan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kutim, sebelum akhir tahun ini. Deadline ini diberikan oleh Kementerian PANRB, mengingat penerapan MPP seharusnya sudah dilaksanakan sejak tiga tahun lalu.
Sejumlah instansi teknis terkait, baik dari OPD Kutim, unsur vertikal hingga BUMN yang akan terlibat langsung dalam penyelenggaraan MPP Kutim ini telah menyatakan komitmen dalam mendukung hadirnya pusat seluruh layanan publik terintegrasi dan berbasis digital pertama di Kutim. Salah satu instansi vertikal yang terlibat, yakni Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kutai Timur.
Hadir dalam rapat koordinasi persiapan uji coba pelaksanaan MPP Kutim, Rabu (20/8) di Ruang Damar Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Kutim di Kawasan Bukit Pelangi, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Kutim, AKP Rezky Nur menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh hadirnya MPP Kutai Timur. Satlantas Kutim berencana menghadirkan layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di MPP Kutim.
“Tentu kami dari Satlantas Polres Kutim siap mendukung penuh ini (Mal Pelayanan Publik, red). Rencananya, akan kami hadirkan pelayanan untuk pengurusan perpanjangan SIM di MPP,” ucap AKP Rezky.
Lanjut AKP Rezky, dengan adanya tempat khusus yang disiapkan di ruang MPP, nantinya teknis pelayanan akan disesuaikan dengan menyiapkan perangkat foto dan komputer perekaman SIM yang akan dioperasikan oleh anggota Satlantas Kutim.
“Kemungkinan akan kami siapkan dia hingga tiga orang anggota Satlantas Kutim yang ditugaskan bergantian untuk memberikan layanan pengurusan perpanjangan SIM. Jadi masyarakat yang datang, hanya yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM mereka ya, bukan pembuatan SIM baru. Klo untuk masyarakat yang belum pernah memiliki SIM dan ingin membuat baru, bisa datang langsung ke kantor Satlantas di Jalan Jendela Sudirman, Sangatta Utara,” terangnya.
Sebelumnya dalam rapat koordinasi bersama seluruh instansi terkait, Kepala DPMPTSP Kutim, Darsafani berharap koordinasi yang dilaksanakan bisa mematangkan rencana uni coba hingga launching penerapan MPP di Kutim, tentunya dengan memastikan kesiapan instansi terkait yang terlibat langsung dalam MPP.
“Kita ingin penerapan MPP ini bisa segera dilaksanakan di Kutai Timur, meski bangunan baru MPP ditargetkan baru bisa digunakan pada tahun 2027 mendatang. Namun tentunya sebelum dilaunching secara resmi, MPP ini perlu kita adakan uji coba terlebih dahulu, karenanya diadakan koordinasi hari ini,” ucap Darsafani saat memimpin langsung pelaksanaan rakor persiapan launching MPP Kutim, Rabu (20/8).
Lanjutnya, pelayanan MPP di Kutim sebenarnya sudah harus diterapkan sejak tiga tahun lalu, namun harus tertunda dikarenakan ketidaksiapan dari Pemerintah Kutim, khususnya DPMPTSP Kutim.
“Tahun ini merupakan tahun terakhir dari tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian PANRB bagi kabupaten atau kota di Indonesia yang belum menerapkan MPP, jika tidak bisa dilaksanakan maka Pemerintah Kutim dianggap tidak mampu dan tidak ada keseriusan. Jangan sampai jadi penilaian buruk dan rapot merah dari pemerintah pusat,” tegas Darsafani.
Ditambahkan Darsafani, uji coba penerapan MPP Kutim dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan sementara di kantor DPMPTSP Kutim. Sejumlah fasilitas, mulai dari perangkat komputerisasi hingga jaringan internet yang terhubung langsung dengan perizinan online sedang dimatangkan. Diakui, hingga saat ini ada dua belas instansi teknis, vertikal dan BUMN yang menyatakan kesiapannya dan telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kutim untuk pelaksanaan MPP. Sedangkan OPD teknis dan BUMD di Kutim yang terkait, secara otomatis ikut serta dalam MPP merujuk pada instruksi Bupati Kutim.
“Kita akui memang saat ini sudah didesak untuk segara melaunching MPP ini di Kutim oleh pusat. Karenanya, kami berupa agar sebelum akhir tahun ini MPP sudah bisa dilaksanakan, paling lambat di bulan September mendatang kita lakukan uji coba. Komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait terus kita lakukan untuk memaksimalkan pelayanan di MPP. Kami juga berharap dengan adanya koordinasi ini, ada komitmen dari seluruh instansi terkait sehingga target launching MPP di Kutim bisa segera terlaksana,” pungkasnya.(Red-SK/*)






