Samarinda – Ketergantungan pada sektor tambang dan migas dinilai tak bisa dijadikan satu-satunya pilar ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini disampaikan Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim dan Ketua Fraksi PKS, yang mendorong pemerintah daerah agar segera beralih ke model ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan.
“Saya kira selain Migas atau Batubara, perkebunan jadi primadona di kita. Luasannya cukup dan pasarnya juga terbuka, terutama kelapa dan sawit,” ujarnya di Gedung DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Firnadi menekankan, perkebunan kelapa saat ini menjadi komoditas yang kian dilirik pasar karena nilai ekonominya yang tinggi dan dampaknya yang relatif ramah lingkungan. Ia juga menyebut, Kukar menyimpan kekuatan tersembunyi pada sektor perikanan dan peternakan yang belum tergarap optimal.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pengembangan industri hilir dari sektor migas dan batu bara seharusnya menjadi fokus pemerintah daerah. Selama ini, kegiatan industri lebih terpusat pada eksplorasi dan produksi, tanpa memperkuat rantai nilai di hilir.
“Potensi usaha turunan seperti pengolahan limbah tambang, penyediaan suku cadang, atau pelatihan tenaga kerja lokal belum digarap maksimal. Padahal, ini bisa jadi lumbung PAD baru,” ujarnya.
Firnadi menegaskan bahwa langkah diversifikasi ini hanya bisa berhasil jika didukung oleh kolaborasi menyeluruh antara Pemkab Kukar, DPRD, dan pelaku usaha lokal. Ia mendorong agar strategi pembangunan berbasis potensi lokal dirancang dengan lebih sistematis dan berpijak pada kebutuhan jangka panjang.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan sumber daya alam yang terbatas. Harus ada keberanian untuk membangun sektor lain yang lebih menjanjikan dan berkelanjutan,” katanya.
Dengan optimalisasi sektor non-migas dan penguatan industri turunan, Firnadi yakin Kukar akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat serta kemandirian fiskal yang tidak bergantung penuh pada fluktuasi pasar global. (ADV).
