Beranda ekonomi Firnadi: Perusda Harus Jadi Mesin PAD, Bukan Sekadar Nama

Firnadi: Perusda Harus Jadi Mesin PAD, Bukan Sekadar Nama

0
Firnadi Ikhsan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim
Firnadi Ikhsan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025)

Loading

Samarinda – Sorotan tajam kembali diarahkan kepada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur. Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PKS, menyatakan bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) harus segera bertransformasi menjadi penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang andal, sekaligus menjadi penyedia layanan publik yang strategis.

“Perusda Kalimantan Timur ini dibentuk untuk menghasilkan PAD. Tapi di sisi lain, juga harus bisa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti PDAM atau Perusda di sektor pertanian,” ujar Firnadi, Senin (26/5/2025).

Firnadi menilai, dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kalimantan Timur—mulai dari pertambangan, perairan hingga perkebunan—semestinya Perusda menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi daerah. Namun kenyataannya, banyak peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Harusnya Perusda kita berada di garis depan untuk memanfaatkan potensi ini. Karena kita pemilik SDA terbesar di Indonesia,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa tantangan terbesar bagi BUMD saat ini adalah lemahnya kapasitas manajerial, belum kuatnya dukungan regulasi, serta rendahnya kepatuhan terhadap prinsip bisnis.

Dalam rapat kerja Komisi II dengan jajaran Perusda, Firnadi mencatat bahwa proses transisi dari bentuk hukum Perusda menjadi Perseroda menjadi salah satu hambatan utama.

“Perubahan ini membawa implikasi administratif dan legal yang harus segera dipenuhi,” jelasnya.

Di samping itu, izin usaha yang belum lengkap menjadi tantangan tersendiri yang menghambat operasional Perusda secara legal dan maksimal.

“Setelah itu, leadership atau kepemimpinan direksi juga sangat penting. Kita butuh manajer-manajer Perusda yang punya skill dan wawasan bisnis. Tanpa itu, sulit untuk berharap pada PAD yang signifikan,” tambahnya.

Firnadi juga menekankan pentingnya standar tata kelola perusahaan yang sehat. Ia menyebut, profesionalisme dalam pengelolaan, transparansi pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja yang konsisten harus menjadi kewajiban mutlak bagi semua BUMD.

Ia menyadari bahwa publik Kaltim saat ini menantikan terobosan nyata dari Perusda, terutama di tengah tekanan fiskal dan tantangan pembangunan daerah.

“Perusda tidak boleh hanya jadi nama. Mereka harus bisa bekerja secara nyata, menghasilkan, dan memberikan manfaat. Kalau tidak, kita harus evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Firnadi berharap ada dukungan penuh dari pemerintah provinsi berupa regulasi yang kuat dan pendampingan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pengelola Perusda untuk menjadikan BUMD sebagai alat strategis memperkuat ekonomi daerah.

“Kalau Perusda berhasil dikelola dengan benar, saya yakin PAD kita bisa melonjak tanpa harus menaikkan pajak atau membebani masyarakat,” tutupnya. (ADV).